Home Headline Aroma Pungli Mutasi Sekolah Swasta ke Negeri Mulai Terendus

Aroma Pungli Mutasi Sekolah Swasta ke Negeri Mulai Terendus

Mutasi Sekolah

Semarang, 11/2 (BeritaJateng.net) – Fenomena mutasi atau perpindahan peserta didik dari sekolah swasta ke sekolah negeri tengah marak terjadi di kota Semarang. Perpindahan siswa ini kerap terjadi pada siswa kelas X yang pada Penerimaan Peserta Didik (PPD) 2014 lalu gagal masuk sekolah negeri karena tingginya nilai (Nem). Hal ini memunculkan indikasi adanya jual beli bangku kosong di sekolah favorit negeri.

Temuan data-data oleh Ombudsman RI Jawa Tengah saat melakukan sidak di tiga SMA Swasta favorit di Semarang menguatkan indikasi tersebut.

Kunjungan pertama dilakukan Ombudsman ke SMA 2 Kesatrian Semarang, pada sekolah tersebut terdata 17 siswa yang migrasi atau pindah ke sekolah lain.

“Yang pasti awal tahun kita menerima siswa sebanyak 337 siswa. Sekarang siswa kita hanya 320 siswa setelah banyak yang pindah ke sekolah negeri,” papar Kepala SMA 2 Kesatrian Semarang.

Setelah ditelusuri, dari 17 siswa keluar, ada 8 siswa yang keluar tanpa keterangan.

“Belum ada kejelasan kedelapan siswa itu melanjutkan sekolah atau tidak, mungkin kalau pindah sekolah pastilah ke sekolah swasta,” lanjutnya.

Sementara 7 siswa lainnya, yakni 5 orang mutasi ke SMA Negeri di Semarang diantaranya ke SMA Negeri 3, SMA Negeri 9, SMA Negeri 11, SMA Negeri 14 dan SMA Negeri 15 Semarang dan 2 orang sisanya mutasi ke SMA Swasta.

Menurut Supriyono, alasan perpindahan siswa tersebut, rata-rata karena orang tua mereka mencabut untuk disekolahkan di luar kota seperti di Surabaya.

“Tetapi kemudian ketika saya berikan surat rekomendasi dan saya tulis pindah ke Surabaya, orang tua siswa akhirnya jujur jika tidak pindah di Surabaya namun di Kota Semarang. Modusnya seperti itu juga sudah tercium,” ujarnya.

Rata-rata proses perpindahan siswa terjadi setelah semester gasal selesai atau setelah penerimaan raport, lanjutnya, banyak siswa yang berbondong-bondong pindah ke sekolah negeri.

Terpisah, Kepala SMA Institut Indonesia (SMA Instindo), Wahyono mengatakan, tindakan pemerintah yang memberikan lampu hijau kepada siswa untuk mudah pindah ke sekolah negeri sangat merugikan sekolah swasta. Selain mengacaukan RAPBS (rancangan anggaran pendapatan dan biaya sekolah), berbagai modus dilakukan oleh pihak orang tua untuk dapat memindahkan anaknya ke sekolah negeri.

Sepanjang tahun ajaran ini, ada sebanyak 7 siswa kelas X yang pindah ke sekolah negeri. Namun alasan orang tua yang jelas-jelas memindahkan siswanya ke sekolah negeri ada 1, yakni ke SMA Negeri 5 Semarang setelah menerima raport atau selesai semesteran.

“Keenam siswa yang keluar, rata-rata atas dasar permintaan orang tua. Kalau mundurnya berbagai macam alasan. Yang ke SMK 11 alasannya untuk masuk tahun depan ke sekolah tersebut, namun kami juga tidak tahu kebenarannya, padahal secara rapor antara sekolah kejuruan dan SMA beda. Pada PPD tahun ini, kami hanya memperoleh 190 siswa, sedangkan daya tampung sekolah kami 240 siswa,” jelasnya.

Ditempat terpisah, Ombudsman juga menelusuri ke SMA Swasta, SMA Sultan Agung Semarang. Maryono Wakil kepala sekolah SMA Sultan Agung menjelaskan, ada 3 siswa yang yakni 1 orang mutasi ke SMA Negeri 2 Semarang, 1 orang ke SMA Negeri 10 Semarang yang pindah setelah penerimaan raport atau selesai semesteran. Sedangkan, seorang siswa bernama Rihanda Salma Elza Vorlanda pindah ke SMA Negeri 11 Semarang pada 15 September 2014 atau sebelum semester pertama.

“Jelas hal ini menyalahi Perwal No 18 tahun 2013, karena ada bagian dalam point berisi beberapa point yang masih janggal, seperti perpindahan peserta didik yang di diperkenankan asal standarisasinya dan homebasenya sama, perpindahan peserta didik minimal paling lambat dapat dilakukan setelah 6 bulan atau satu semester dan mutasi harus dilengkapi dengan berkas perpindahan,” ujar Achmad Zaid Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.

Achmad Zaid menyimpulkan, adanya indikasi praktik pungutan liar yang dilakukan sejumlah Kepala SMA Negeri di Kota Semarang.

“Sebagai orang lapangan, kejadian mutasi sekolah ini terdapat indikasi adanya dugaan aroma KKN yang didalamnya ada unsur transaksional, karena tidak mungkin dari sekolah negeri secara tiba-tiba mau menerima siswa swasta jika tanpa kesepakatan apapun,” ungkapnya. (BJ05)