Home Ekbis Apindo: Perusahaan Kolaps Keberatan Bayar Pesangon

Apindo: Perusahaan Kolaps Keberatan Bayar Pesangon

Komisi D DPRD Kota Semarang melalukan sidak ke perusahaan Luxindo Logo Group yang kolabs dan membuat pekerjanya terkatung-katung tanpa pesangon dan hak-haknya.

SEMARANG, 13/1 (BeritaJateng.net) – Sejumlah perusahaan besar di Kota Semarang mulai terancam kolaps. Bahkan ribuan karyawan terkatung-katung tak mendapatkan gaji dan pesangon. Kasus yang belakangan terjadi sebut saja PT Nyonya Meneer, PT Simoplas, dan terakhir PT Luxindo Logo Group.

Kasus-kasus yang menimpa perusahaan besar di Kota Semarang tersebut diakui belum memeroleh solusi tepat. Pasalnya, para pengusaha mengakui selama ini terganjal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terutama Pasal 156 tentang pemberian pesangon. UU ini membuat pengusaha ketakutan karena tidak mampu membayar pesangon.

“Satu Undang-Undang yang bikin kepala pusing, karena menjerat leher pengusaha,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi, di Semarang, Kamis (12/1).

Dikatakannya, sejak Undang-Undang tersebut disahkan, pihaknya mengaku telah keberatan. Karena kewajiban memberikan pesangon itu sangat memberatkan pengusaha. “Tapi hingga sekarang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Sudah dilakukan kajian di lima universitas agar UU tersebut direvisi, tapi sampai sekarang tidak digubris. Itu terlalu berat,” katanya.

Dia mencontohkan, perusahaan A, tidak kuat membayar pesangon dengan nilai tidak sedikit. Bahkan ia menyebut, tanggungan pesangon yang tidak mampu dibayarkan mencapai Rp 7 miliar hingga Rp 8 miliar. Akibatnya, karyawan terkatung-katung, karena perusahaan mampu membayar pesangon sebesar itu. “Jadi, mereka (karyawan) akhirnya terkatung-katung,” katanya.

Menurutnya, UU tersebut sangat memberatkan sehingga menjadi momok besar bagi pengusaha. “Sebenarnya ini sudah masuk ke legislatif, tapi di DPR belum dibahas. Ini seharusnya dievaluasi dan diperbaiki dan revisi. Agar pengusaha-pengusaha bisa semangat berinvestasi,” katanya.

Logikanya begini, lanjut Frans, misalnya ada investor bermaksud membuka bisnis garmen. Perusahaan garmen tersebut melibatkan tenaga kerja 1.000 orang karyawan. Maka tahun pertama, investor tersebut harus menyiapkan paling sedikit Rp 3 miliar hingga Rp 4 miliar. “Itu untuk mempersiapkan pesangon. Siapa tahu baru jalan 6 bulan, perusahaan jatuh. Sebab, pesangon tersebut merupakan kewajiban sesuai yang disebut Undang-Undang. Itu baru setahun, nah kalau berjalan 2 tahun, Anda harus siapkan Rp 6-7 miliar. Itu baru 1.000 orang karyawan lho. Bayangkan jika perusahaan mempekerjakan 5.000 karyawan. Itu berat sekali,” bebernya.

Namun demikian, kata Frans, perusahaan secara umum di Kota Semarang masih berjalan baik, meskipun mengalami kemunduran keuntungan. Sejauh ini, pertumbuhan perekonomian 2016 hingga sekarang tidak signifikan. “Semua sudah tahulah, pertumbuhan seperti itu. Maka perkembangan perusahaan biasa-biasa saja. Pertumbuhan ekonomi luar negeri juga melambat. Memang ada beberapa perusahaan mengalami kesulitan. Tapi kesulitan ini bersifat akumulatif. Artinya bukan secara tiba-tiba dan telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Pengusaha sudah berusaha mati-matian untuk hidup,” katanya.

Sejumlah perusahaan yang masih tidak begitu terpengaruh di antaranya perusahaan makanan dan minuman, garmen. Sedangkan perusahaan yang mengalami kesulitan berat di antaranya perusahaan tekstil. Kesulitan-kesulitan dan kendala yang menyebabkan perusahaan menjadi berat, di antaranya karena tarif dasar listrik tinggi, pinjaman permodalan di bank sulit, dan hampir semua bahan baku semuanya masih impor. “Itu semua menjadi kendala yang menyebabkan perusahaan terpuruk,” katanya.

Sejauh ini, investasi dari luar negeri baru 30 persen karena kondisi pertumbuhan ekonomi yang melambat. Kami berhadapan dengan sulitnya memeroleh permodalan di bank. Bunga bank saat ini masih terlalu tinggi, yakni 12 persen. Padahal di luar negeri sekitar 5-6 persen,” katanya.

Sedangkan bahan baku, kata dia, hampir semuanya impor. Bahan baku untuk industri saat ini diperkirakan 70-75 persen berasal dari luar negeri. “Bahan baku yang ada hanya kayu. Itulah di antara sebab perusahaan melemah, selain terganjal UU tentang pemberian pesangon tadi,” katanya.

Sehingga sekarang, lanjutnya, muncul sistem Outsourcing. Sebab, banyak perusahaan tidak sanggup memberikan pesangon. Outsourcing ini menggunakan sistem kontrak agar pengusaha tidak terjerat UU. “Maka dari itu, harapan kami UU tersebut segera dilakukan revisi, untuk menyelamatkan pengusaha,” katanya.

Advertisements