Home News Update Antisipasi Proyek ‘Underpass’, Dishub Siapkan Jalur Alternatif

Antisipasi Proyek ‘Underpass’, Dishub Siapkan Jalur Alternatif

Semarang, 2/3 (BeritaJateng.net) – Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang menyiapkan jalur-jalur alternatif untuk mengantisipasi kemacetan seiring proyek ‘underpass’ Jatingaleh.

Kepala Dishubkominfo Kota Semarang Agus Harmunanto di Semarang  mengatakan, akan segera petakan jalur-jalur alternatif yang bisa dilalui masyarakat untuk menghindari kawasan Jatingaleh.

Menurutnya, beberapa jalur yang bisa dijadikan alternatif, antara lain Jalur Sekaran, Gunungpati, Semarang, yang menghubungkan akses dari Barat ke Selatan tanpa melewati kawasan Jatingaleh.

Ia menjelaskan, jalur lainnya yakni Jalur Sigar Bencah, Tembalang, Semarang yang menghubungkan akses dari Timur ke Selatan dan sebaliknya sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas di Jatingaleh.

“Yang dari arah Timur, seperti Demak, Pedurungan, bisa melewati Sigar Bencah untuk menuju ke Ungaran, sementara dari arah Barat, seperti Kendal bisa melewati Sekarang menuju Ungaran,” katanya.

Menurut dia, jalur-jalur yang rencananya digunakan sebagai alternatif itu masih bersifat penjajakan karena nanti harus dikoordinasikan dengan Dinas Binar Marga dan Dishubkominfo Jawa Tengah.

“Yang berwenang melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Jatingaleh adalah Dishubkominfo Jateng. Kami bersifat membantu saja, salah satunya dengan memetakan jalur-jalur alternatif,” ungkapnya.

Demikian pula dengan kelengkapan rmabu-rambu di jalur alternatif itu, kata dia, dikoordinasikan dengan Dishubkominfo Jateng, sementara perbaikan fisik jalan ditangani Dinas Bina Marga Jateng.

“Kami akan secepatnya melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Harapan kami, akhir bulan ini sudah bisa dilakukan sehingga persiapan jalur alternatif bisa segera dilakukan,” kata Agus.

Pembangunan ‘underpass’ Jatingaleh direncanakan dimulai tahun ini oleh Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan, sementara pembebasan lahan ditangani oleh pemerintah daerah. (Bj05)