Home News Update Anggaran Desa Cair Januari 2015

Anggaran Desa Cair Januari 2015

 

IlustrasiSemarang, 11/11 (Beritajateng.net) – Pemerintah pusat akan mencairkan bantuan anggaran desa seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Januari 2015 secara bertahap.

“Pencairan bantuan anggaran desa secara bertahap akan efektif pada Januari 2015 dengan anggaran di APBN 2015 sebesar Rp9,1 triliun,” kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Tarmizi Karim di Semarang, Selasa.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih mempersiapkan perangkat desa terkait rencana pencairan bantuan anggaran desa dengan melakukan berbagai pelatihan agar tertata.

Menurut dia, pihaknya juga meminta setiap desa mempersiapkan rencana jangka menengah dan panjang, serta rencana program kerja sebelum menerima bantuan anggaran desa.

“Bantuan anggaran desa itu akan diimplementasikan untuk program-program yang sudah direncanakan tersebut sehingga perlu persiapan agar tidak amburadul dan bisa harmonis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pola pembangunan desa ke depan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat sebagaimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

“Dengan menggunakan pola tersebut, masyarakat juga�bisa melaksanakan program sendiri dan melakukan kontrol sendiri sehingga muncul sikap memiliki atas pembangunan tersebut,” katanya.

Selain itu, kata dia, modal sosialnya juga bisa bergerak dan program ini sangat disenangi karena warga desa bisa melakukan sendiri apa yang dibutuhkan.

“Rencananya, anggaran bantuan desa akan dititipkan melalui pemerintah kabupaten/kota dan anggaran itu diimplementasikan berdasarkan rencana kerja desa yang telah disusun sebelumnya,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Tarmizi di sela-sela sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Nomor 22, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta pengelolaan keuangan daerah di Gedung Gradhika Bakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengharapkan seluruh jajaran aparat desa mengelola bantuan anggaran desa yang jumlahnya cukup besar itu dengan bertanggung jawab agar tidak terjerat pelanggaran hukum.

“Oleh karena itu saya meminta agar dibuatkan sistem akuntansi desa yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dipertanggungjawabkan,” katanya.

Menurut Ganjar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengawali memberikan bantuan serupa untuk desa melalui APBD Jateng 2014 ini.

“Tiap desa mendapatkan antara Rp40 juta sampai Rp100 juta untuk program infrastruktur karena kami ingin ada percepatan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.(ant/pj)