Home News Update Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Guna Memberikan Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum...

Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Guna Memberikan Kepastian Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif

 

Penegakan hukum yang diamanatkan oleh konstitusi pada hakikatnya dilaksanakan berdasarkan atas hukum (rechstaat) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Akan tetapi, landasan konstitusi ini sering diartikan sempit dengan memandang hukum hanya dipahami melalui cara berfikir legal-positivistis yaitu hukum hanya sebatas rumusan peraturan perundang-undangan. Padahal, hukum tidak hanya sekedar apa yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan melainkan mempunyai makna yang lebih mendalam (to the very meaning) untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.

Satjipto Rahardjo menggugah kesadaran semua pihak yang terkait, bahwa ternyata hukum itu terus bergerak, berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia sehingga sanggup untuk menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum untuk manusia, dan bukan manusia terbelenggu oleh hukum. Cara berhukum yang pada umumnya dikhawatirkan oleh Teori Hukum Progresif karena adanya kemungkinan kekeliruan atau kurang tepatnya dalam memahami fundamental hukum, sehingga perkembangan hukum tidak dapat diarahkan kepada tujuan yang benar.

Realita yang ada selama ini menunjukkan bahwa penegakan hukum hanya dilaksanakan berdasarkan rumusan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang kemudian memaksakan untuk menempatkan institusi penegak hukum sebagai corong dari undang- undang tanpa ada ruang dan kemauan untuk bertindak progresif, manakala penegakan hukum yang dilakukan sudah tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaan hukum itu sendiri, seperti pada kasus nenek Minah yang mencuri biji kakao serta kasus pencurian satu buah semangka, dimana kasus-kasus tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan dalam kasus nenek Minah serta kasus pencurian satu buah semangka yang ditangani oleh Polri dan institusi penegak hukum lainnya tersebut, menunjukkan bahwa Penyidik Polri hanya mendasarkan kepada rumusan pasal-pasal yang dicantumkan dalam undang-undang dengan melimpahkan perkara-perkara tersebut ke pengadilan, tanpa mempunyai keberanian untuk mencari alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan tersebut diluar pengadilan.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan tersebut menunjukkan adanya pemaksaan kehendak dari institusi penegak hukum terhadap dugaan tindak pidana ringan yang muaranya dipaksakan ke persidangan. Pemaksaan penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang bermuara ke pengadilan akan mengaburkan profesionalisme dan proporsionalisme dari aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Oleh karena itu, maka Penyidik Polri sebagai ujung tombak dalam penyelesaian penangan perkara tindak pidana ringan tersebut, harus mampu untuk bertindak secara progresif dengan mencari alternatif penyelesaian tanpa harus mengikuti proses yang biasa yaitu melalui pengadilan. Misalnya, melalui penyelesaian secara perdamaian dan ada kepastian hukum terhadap penegakan hukum dengan penghentian penyidikan.

Alternatif penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan ini tidak dimaksudkan untuk mengaburkan atau mengeyampingkan 13 kepastian hukum itu sendiri. Justru karena penegakan hukum dalam perkara tindak pidana ringan yang bermuara ke pengadilan tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaan hukum yakni menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, maka alternatif penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan di luar pengadilan mendukung terciptanya proses peradilan yang murah, sederhana dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta adanya check and balances atau keseimbangan dalam menegakan hukum pidana materiil guna mencari kebenaran materiil dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang berorientasi kepada rasa keadilan masyarakat.

Kepastian hukum dalam alternatif penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan di luar pengadilan sejalan dengan paradigma Hukum Progresif itu sendiri. Hukum Progresif tidaklah mengesampingkan hukum itu sendiri, namun kreatifitas dalam penafsiran hukum secara progresif dengan alur berpikir logika yang menyentuh keadilan di masyarakat. Implementasi Paradigma Hukum Progresif secara nyata telah menempatkan hukum lebih terhormat dan fungsional karena ia tampil sebagai humanis, dimana menempatkan kepentingan manusia di atas undang-undang. Meskipun paradigma hukum progresif menempatkan manusia sebagai inti atau pusat bekerjanya hukum dan berusaha melepaskan belenggu kekakuan hukum dalam arti teks undang-undang, tidak berarti hal tersebut justru menafikkan hukum. Agar paradigma hukum progresif tidak terjebak dalam absolutisme, dalam arti peniadaan aturan hukum, konsep progresif seyogyanya berakar pada sikap “Menghargai dan Menempatkan Hukum Sebagai Pijakan Walaupun Tidak Absolut”.

Alternatif penyelesaian di luar pengadilan ini tidak menjadi prosedur yang mewajibkan Polri untuk menggunakannya, melainkan menjadi suatu pilihan penyelesaian penangan perkara tindak pidana. Alternatif penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat diterapkan untuk 14 semua jenis tindak pidana, melainkan hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan dengan pelakunya adalah golongan lemah atau golongan bawah (lower class) yang telah mengusik rasa keadilan masyarakat, serta perkara-perkara yang mengakibatkan kerugian materiil dan tergolong perkara pidana yang bersifat ringan.

Alternatif penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan oleh Polri merupakan bentuk penerapan Hukum Progresif yang akan sangat bergantung pada penilaian subyektif. Perilaku Polri yang progresif akan selalu menolak semua anggapan bahwa lembaga hukum sebagai lembaga final dan mutlak, sebaliknya perilaku Polri yang progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making). Perilaku Polri yang progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berfikir, asas dan teori hukum yang legal-positivis. Artinya perilaku Polri tersebut lebih mengedepankan tujuan daripada prosedur.

Salah satu pemikiran hukum progresif dalam penyelesaian kasus hukum pidana ialah pada penyelesaian suatu masalah hukum pidana tidak hanya berfokus pada isi-isi pasal, juga tidak hanya berorientasi membuat pelaku jera, melainkan mengembalikan pelaku agar diterima di masyarakat seperti semula juga memberikan hak korban untuk memperoleh keadilan. Karena bagi penganut paham hukum progresif, penjara bukan merupakan satu-satunya solusi, dan pidana penjara juga tidak menjamin pelaku dapat jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Adanya penyelesaian hukum pidana di luar pengadilan tentunya perlu menjadi pertimbangan para penegak hukum juga menjadi pertimbangan para penyusun peraturan perundang-undangan. Dengan melihat realita bahwa pidana penjara tidak lagi relevan untuk membuat pelaku jera, justru hampir setiap hari kita mendengar berita tindak kriminal di media massa menjadi catatan khusus bahwa pidana penjara bukan merupakan satu-satunya solusi dalam penyelesaikan kasus pidana. Seperti penyelesaian kasus pencurian diselesaikan secara kekeluargaan, dengan tetap memperhatikan hak-hak korban agar memperoleh keadilan (misalnya pengembalian barang curian kembali seperti semula/ganti rugi pelaku atas kerugian korban) bisa menjadi suatu terobosan, begitu pun dengan tindak pidana lain agar tidak semua tindakan berujung di Pengadilan.

Penulis: Kornelius Bagaskoro Wicaksono, S.H.