Home DPRD Kota Semarang Akomodir Permintaan Dewan, Batas Akhir Penyusunan RKPD Diundur sampai 17 Juni

Akomodir Permintaan Dewan, Batas Akhir Penyusunan RKPD Diundur sampai 17 Juni

SEMARANG, 31/5 (BeritaJateng.Net) – Guna mengakomodasi permintaan Anggota DPRD Jawa Tengah agar aspirasi masyarakat bisa maksimal tertampung dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (BAPPEDA) Jateng memberi  waktu sampai tanggal 17 Juni untuk menyempurnakan penyusunan RKPD.

“Kami akan tindaklanjuti dengan mengirim surat kepada pimpinan dewan dalam waktu dekat ini,” ungkap Kepala Bappeda Jateng Urip Sihabuddin, Selasa (31/5).

Urip menjelaskan, sebenarnya penyusunan RKPD ini harus sudah selesai untuk dibuatkan Peraturan Gubernur (Pergub) pada akhir Mei. Namun guna menyempurnakan dokumen yang sudah ada diundur sampai tanggal 17 Juni.

Sebelumnya Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah Chamim Irfani mengharapkan agar dokumen RKPD tidak dikunci pada akhir Mei ini.

Harapan Chamim ini merujuk pada optimalisasi peran Anggota DPRD Jateng dalam menjalankan fungsinya di bidang budgeting.   Politisi PKB ini memahami bahwa penyusunan RKPD merupakan ranah eksekutif, namun pemahaman antara kedua belah pihak eksekutif dan legislatif harus sama. Yakni pembahasan RKPD di dalam forum Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh DPRD bersama eksekutif menghasilkan satu dokumen utuh yang akan tertuang dalam RAPBD.

“Dokumen RKPD yang dibahas dalam KUA-PPAS merupakan dokumen dengan program program makro yang brakdownnya dibahas dalam KUA –PPAS. Harapan kami tetap berjalan seperti itu sehingga merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif,” ungkapnya.

Mencuatnya polemik tentang pola pembahasan RKPD ini berawal dari pola pemerksaan dokumen APBD yang dilakukan oleh BPK saat ini tidak hanya pada sisi pelaksanaannya saja melainkan dilakukan mulai dari dokumen perencanaan yang dimulai dari Musrenbang, RKPD, KUA-PPAS dan Raperda.

Menurut Chamim, kalangan Anggota DPRD Jateng saat ini kawatir kalau pihak eksekutif akan memberikan dokumen RKPD sudah dalam bentuk yang detail dan dalam pembahasan di dewan hanya untuk pengesahannya saja.     “KUA-PPAS merupakan wilayah politik di dewan. Fungsi budgeting dewan ya ada disini. Kami harapkan eksekutif sepaham dengan kita,” katanya.

Senada dengan Chamim, Ketua Fraksi PAN Wahyudin Nur Ali mengharapkan agar pihak eksekutif lebih banyak melibatkan ruang kepada masyarakat dalam penyusunan APBD. Termasuk tidak mengebiri hak budgeting anggota dewan dengan cara tetap membahas breakdown program makro yang tertuang dalam RKPD.

“Kalau aspirasi masyarakat dari Musrenbang tingkat desa/kelurahan sampai provinsi, dan dari kunjungan kerja maupun reses anggota dewan bisa terakomodir maka akan menjadi APBD yang aspiratif,” pungkasnya.   (BJ13)