Home News Update Akademisi: Bawaslu Bisa Rekomendasikan Pembatalan Peserta Pemilu

Akademisi: Bawaslu Bisa Rekomendasikan Pembatalan Peserta Pemilu

548
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo

Semarang, 30/7 (BeritaJateng.net) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan yang lebih luas, bahkan bisa merekomendasi pembatalan (diskualifikasi) peserta Pemilihan Umum 2019 ke Komisi Pemilihan Umum, kata akademisi Teguh Purnomo di Semarang, Minggu.

Dalam Undang-Undang Pemilu yang baru, kata dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M.H., M.Kn., kewenangan pengawas pemilu memang ada tambahan, antara lain, memutus sengketa pemilu dan pelanggaran administrasi yang terstrukur, sistematis dan massif.

“Dalam Rancangan UU Pemilu yang baru saja disahkan oleh DPR, diatur mengenai pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematik, dan masif (TSM) yang salah satu bentuk pelanggarannya adalah politik uang,” lanjut Teguh.

Terhadap tindakan politik uang itu, lanjutnya, selain memproses pidana sampai pelakunya dihukum dengan putusan pengadilan, pengawas juga dapat merekomendasikan pembatalan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.

“Pemberian sanksi terkait dengan praktik politik uang ini tidak menggugurkan sanksi pidana,” kata Teguh yang sedang ikhtiar mengikuti proses mencalonkan kembali sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 tahun ke depan.

“Untuk mengetahui terstruktur, sistematik, dan masif (TSM) atau tidak? tanya Antara, Teguh menjawab, “hal ini akan diketahui dari catatan hasil pengawasan dan data-data yang juga disajikan oleh pengadu.”

Jika mereka tidak masuk tim sukses yang terdaftar di KPU, menurut Teguh, bisa dilihat dari ada tidaknya korelasi langsung atau tidak langsung antara kegiatan mereka dengan pasangan calon tertentu.

“Tentunya kita berharap nantinya tidak banyak kendala dalam penerapannya,” kata Teguh yang hingga sekarang masih Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Provinsi Jateng.

Di dalam Penjelasan Rancangan UU Pemilu, yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
Sementara yang dimaksud dengan “pelanggaran sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. (El)