Home Lintas Jateng Ada Potensi Resiko Penyaluran Dana Desa

Ada Potensi Resiko Penyaluran Dana Desa

image

Solo, 21/11 (Beritajateng.net) – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan implementasi penyaluran Dana Desa pada tahun 2015 selain membawa angin segar juga mengandung potensi risiko yang tidak kecil.

Marwan Jafar mengatakan hal itu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Deputi V Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Dr Lili Romli, MSi pada Lokakarya Nasional Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa di Universitas Sebelas Maret (UNS) di Solo, Jumat.

Ia mengatakan sebagai catatan potensi risiko yang terbaca saat ini pada aspek administratif dan konflik sosial, sebagai contoh yaitu selama ini pemerintah desa belum terbiasa dalam melakukan penatausahaan dan pengelolaan dana dari APBN. Pengelolaan dana tersebut membutuhkan keahlian dan ketrampilan tertentu.

Menurut dia, bupati atau walikota akan memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan dana desa sebesar sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) berdasar PP Nomor 60 tahun 2014.

Ketidaktertiban dalam penatausahaan pengelolaan Dana Desa memberikan risiko kemungkinan adanya tindak koruptif dalam pengelolaan keuangan desa.

Menteri mengatakan bagi kabupaten atau kota yang tidak memberikan alokasi Dana Desa tersebut, pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK) yang seharusnya disalurkan ke desa.

Ia mengatakan kondisi itu dapat memunculkan konflik sosial antara masyarakat dengan pemerintah desa, antarperangkat desa dan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah.

Belum lagi, terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di desa dalam mengelola kucuran Dana Desa tersebut secara bersama-sama di 72.944 desa. Ia menyebutkan pengelolaan dana itu membutuhkan kesiapsiagaan dan kerja sama semua pihak untuk mengawal implementasinya.

Marwan Jafar mengatakan bedasar hal tersebut maka kehadiran pendamping bagi warga desa, dan pemerintah desa menjadi sangat penting untuk meminimalkan risiko yang akan dihadapi sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas hidup warga di desa.

Ia mengatakan untuk menyukseskan program ini maka perlu adanya gerakan desa mandiri di 3.500 desa pada tahun 2015. Pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur 3.500 desa tahun 2015.

Selain itu perlu pembentukan dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), melakukan revitalisasi pasar desa yang ditargetkan dilakukan di 5.000 desa, dan pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan untuk produk unggulan di 3.500 desa mandiri.

Persiapan implementasi penyaluran Dana Desa sebesar Rp1,4 miliar untuk setiap desa akan dilakukan secara bertahap, penyaluran modal bagi koperasi/UMKM di 5.000 desa, pelaksanaan proyek percontohan sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 3.500 desa dan menyelamatkan desa perbatasan, pulau terdepan dan terluar.(ant/pj)

Advertisements