Home Headline 95 PKL Enggan Direlokasi Membuat Normalisasi BKT Molor

95 PKL Enggan Direlokasi Membuat Normalisasi BKT Molor

439
Tinjauan BBWS proyek Normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Semarang.

Semarang, 21/8 (BeritaJateng.net) – Proyek normalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT) molor dari target awal. Sebelumnya, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana menargetkan, normalisasi ini rampung Desember 2018 lalu. Namun hingga saat ini proyek nasional tersebut masih belum kunjung rampung.

Kepala BBWS Pemali Juana, Ruhban Ruzziyanto mengatakan, molornya proyek ini lantaran terkendala lamanya proses relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang menempati bantaran sungai. Bahkan, karena kendala sosialnya masih tinggi, Pemerintah Pusat akhirnya melakukan rasionalisasi anggaran proyek normalisasi BKT untuk dialihkan ke daerah yang perlu percepatan pembangunan.

“Kemarin kendala sosialnya maaih tinggi, dikhawatirkan dana tidak terserap, akhirnya dialihkan ke daerah-daerah yang perlu percepatan. Sebenarnya, kalau kemarin tidak terkendala masalah sosial, 2018 sudah selesai,” ujar Ruhban.

Ruhban berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang segera melakukan relokasi para PKL yang masih bertahan di bantaran sungai agar proyek normalisasi dapat segera dilanjutkan. Apalagi, cuaca saat ini sangat mendukung untuk dilakukan percepatan sebelum memasuki musim penghujan.

Pekerjaan yang masih perlu dilakukan diantaranya pembangunan parapet di beberapa titik yang masih ditempati PKL. Menurutnya, pembangunan parapet harus dikebut sebelum musim penghujan. Hal ini untuk menahan air sungai tidak meluap atau jebol sehingga menyebabkan banjir.

“Parapet ada yang belum dikerjakan. Parapet itu kan penting, kalau saat musim hujan tidak ada parapetnya dikhawatirkan banjir akan lolos seperti beberapa waktu lalu,” paparnya.

Selain pembangunan parapet, pihaknya juga akan menyelesaian finishing penyelesaian akhir di bantaran sungai dan penggalian sedimentasi di alur sungai. Sembari menunggu relokasi PKL, pihaknya kini melakukan penggalian sedimentasi. Dia berharap, Pemkot dapat segera merelokasi para pedagang.

Hal itu demi percepatan pembangunan agar BKT bisa segera menanggulangi masalah banjir di Kota Semarang.

Proyek ini dikerjakan multiyears mulai Desember 2017. Kontrak akan berakhir hungga Desember 2019 ini. Dia berharap, seluruh pekerjaan normalisasi BKT sudah tuntas sebelum masa kontrak selesai.

“Kemarin dari Pemkot memberikan batasan kepada para PKL untuk pindah maksimal 25 Agustus 2019. Kami harap para PKL segera pindah. Kalau mereka belum pindah akan dipindah secara paksa oleh Pemkot,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fravarta Sadman mengatakan, pihaknya sudah berulangkali memberikan surat peringatan kepada para pedagang untuk meninggalkan bantaran sungai.

Saat ini, masih ada 95 PKL yang masih bertahan di bantaran BKT di Kelurahan Bugangan dan Rejosari. Sebenarnya, mereka telah disediakan tempat relokasi di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). Namun, mereka masih saja enggan berpindah.

“Mereka meminta ukuran yang lebih lebar. Hal itu tidak mungkin karena hanya akan menimbulkan kecemburuan bagi para PKL yang selama ini sudah bersedia dan mau menempati lapak di kawasan tersebut,” jelasnya.

Fravarta berencana akan kembali melakukan rapat internal antara para pedagang dan pihak Dinas Perdagangan agar segera menemukan titik temu. Sehingga, proyek normalisasi dapat segera dilanjutkan. (El)