Home Headline Sikap Tiga Pimpinan KPK Dinilai Kekanak Kanakan

Sikap Tiga Pimpinan KPK Dinilai Kekanak Kanakan

57

SEMARANG, 14/9 (Beritajateng.net) – Tiga Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif Jumat (13/9) kemarin menyerahkan kembali mandat pengeloalaan KPK kepada Presiden. Penyerahan mandat ini menurut Agus Rahardjo disebabkan pimpinan KPK tidak diajak bicara terkait Revisi Undang Undang KPK. Sementara sejak beberapa minggu yang lalu pimpinan KPK mengajukan permohonan bertemu presiden namun sampai sekarang belum ditemui.

Menyikapi pengembalian mandat pengelolaan KPK tersebut, Ketua sementara DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusriyanto mengungkapkan, pengembalian mandat tersebut menandakan pimpinan KPK seperti anak kecil yang ngambek. Sehingga sikap tersebut dinilai kekanak kanakan.

“Saya menilai ketiga pimpinan KPK tersebut seperti anak kecil yang ngambeg karena selama ini terlalu sering dimanja sehingga tidak peduli dengan kepentingan lainnya,” ungkapnya saat dihubungi melalui telpon tadi siang.

Politisi yang akrab disapa Krebo ini menjelaskan, pemberantasan korupsi dengan penegakan hukum merupakan bagian Gatra Ipoleksosbudhankam. Lebih tepatnya Gatra Sosial Budaya sub Hukum. Kelima gatra tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

“Seperti mengurai benang kusut, tidak bisa satu simpul ditarik karena simpul lain akan terjepit. Sama dengan pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara membabibuta sehingga ekonomi mandeg, pengangguran naik atau bahkan gatra lain mandeg,” jelasnya.

Menurut Krebo, tindakan Agus Raharjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif yang hanya mengembalikan mandat merupakan tindakan Fait Accompli kepada presiden Jokowi karena mereka tidak mengundurkan diri hanya menyerahkan tanggungjawab dan menunggu perintah presiden.

“Maunya tetap digaji tapi tidak mau bertanggungjawab pada tugasnya,” tegas Krebo.

Sebaiknya, beber Krebo, ketiga pimpinan KPK tersebut tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kalau kemudian nantinya terbentuk Undang Undang yang baru mestinya akan ada aturan peralihannya untuk menjalankan undang undang tersebut.

“Kalau saya presiden, saya instruksikan tetap bekerja dengan peraturan perundangan yang masih berlaku atau langsung mengundurkan diri dan nanti diganti yang sudah terpilih,” pungkasnya.

(NK)