Home Lintas Jateng 54 Desa di Kudus Belum Lunasi PBB

54 Desa di Kudus Belum Lunasi PBB

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

Kudus, 14/11 (Beritajateng.net) – Sebanyak 54 dari 132 desa/kelurahan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, belum melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kudus Eko Djumartono.

“Meskipun 54 desa itu belum melunasi, realisasi penerimaan PBB kabupaten sudah melampaui target penerimaan selama setahun sebesar Rp15,56 miliar,” kata Eko Djumartono melalui Kabid Perencanaan Operasional Pendapatan Teguh Riyanto di Kudus, Jumat.

Menurutnya, hingga pekan pertama bulan November 2014, penerimaan PBB di Kudus sudah mencapai Rp15,68 miliar atau 104,53 persen dari rencana penerimaan sebesar Rp15,56 miliar.

Sementara desa yang sudah melunasi, kata dia, berjumlah 78 desa yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus.

Untuk tingkat kecamatan, katanya, terdapat tiga kecamatan yang sudah lunas 100 persen, yakni Kecamatan Undaan yang memiliki 16 desa, Dawe 18 desa dan Gebog 11 desa.

Bahkan, lanjut dia, Kecamatan Undaan merupakan salah satu kecamatan yang lunas PBB sebelum batas waktu pembayaran pada September 2014.

Ada pun kecamatan lain yang belum lunas 100 persen, yakni Kecamatan Kota tercatat baru Desa Langgardalem yang lunas, sedangkan 24 desa lainnya belum lunas, Kecamatan Kaliwungu terdapat tujuh desa yang belum lunas dari 15 desa, dan Kecamatan Jati terdapat 10 desa yang belum lunas dari 14 desa.

Kecamatan Mejobo terdapat dua desa yang belum lunas dari 11 desa yang ada, Kecamatan Jekulo terdapat delapan desa yang belum lunas dari 12 desa, dan Kecamatan Bae terdapat tiga desa yang belum lunas dari 10 desa.

Ia mengungkapkan permasalahan yang dihadapi untuk wilayah perkotaan dimungkinkan tanah dan bangunan merupakan milik orang yang tempat tinggalnya di luar kota.

Selain itu, kata dia, ada pula objek pajak yang tidak diketahui pemiliknya karena saat mutasi jual beli dimungkinkan tidak lapor ke desa setempat.

Akibatnya, lanjut dia, petugas kesulitan meminta para penunggak PBB tersebut untuk segera melunasi.

Sebelumnya, kata dia, sudah ada sejumlah upaya dari masing-masing daerah guna menekan angka tunggakan PBB, termasuk mendatangi bangunan atau rumah yang masih menunggak PBB.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, DPPKAD Kudus akan melakukan penataan dan sejumlah evaluasi, mengingat denda atas keterlambatan pelunasan PBB belum memberikan efek jera.

Apalagi, masyarakat dalam membayar PBB banyak alternatif tempat pembayaran, seperti lokat yang disediakan di masing-masing kecamatan atau membayar langsung ke loket yang ada di Pemkab Kudus, tegasnya.(ant/pj)