Home Headline 250 Jabatan Kosong, Gubernur Diminta Fokus dan Kurangi Main Medsos

250 Jabatan Kosong, Gubernur Diminta Fokus dan Kurangi Main Medsos

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo,

SEMARANG – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa tengah Joko Haryanto mensinyalir sebanyak 250 jabatan di eksekutif Pemprov Jateng saat ini kosong. Kekosongan ini membuat sejumlah pejabat mesti rangkap jabatan dan kinerja Pemprov dinilai lambat dalam mengeksekusi program di APBD Jateng 2021.

Kekosongan pejabat definitif itu terjadi hampir di semua eselon. Paling terlihat adalah kekosongan sekretaris daerah (Sekda) definitif sejak 25 Oktober 2019 atau 1,5 tahun yang lalu. Penjabat (Pj) Sekda sudah berganti dua kali, yakni Herru Setiadhie dan saat ini adalah Prasetyo Aribowo. Prasetyo sendiri saat ini juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Jateng. Tak hanya itu, sejumlah pejabat esleon II lain juga mesti rangkap jabatan.

“Jika diperinci, untuk eselon II (asisten Sekda/kepala dinas/direktur BUMD) ada 10 jabatan kosong, eselon III (sekretaris dinas/kabid/kepala balai/kepala cabang dinas) sebanyak 89 jabatan kosong. Eselon IV ada 150 jabatan kosong,” ungkap politisi yang akrab disapa Prajoko ini, Selasa (25/5/2021).

Prajoko menyayangkan kondisi kekosongan jabatan yang jumlahnya cukup banyak tersebut. Semestinya hal-hal seperti ini bisa segera ditangani jauh-jauh hari. Ganjar merupakan pejabat public yang dipilih rakyat sebagai gubernur sehingga tugas tugas utama di pemerintahan tidak selayaknya dinomorduakan.

“Tapi kelihatannya terlalu asyik bermain youtube, TikTok. Akibatnya pekerjaan yang sesungguhnya malah terbengkalai,” katanya.

Joko mengatakan kekosongan jabatan itu untuk sementara diisi Pelaksana Tugas (Plt) maupun Pj. Kewenangan pejabat definitif dan Plt disebutnya berbeda dan ini menyebabkan kinerja eksekutif yang lebih lambat.

Joko mencontohkan, APBD Jateng 2021 telah digedok bulan November 2020. Saat itu, memperoleh apresiasi dari Kemendagri. Namun kenyataanya, dalam mengeksekusi program di APBD begitu lamban.

“Ada program bantuan keuangan desa dari APBD. Karena digedok jauh-jauh hari, harapannya April bisa diturunkan. Namun kenyataanya sampai saat ini belum. Bahkan SK nya saja masih di meja gubernur,” ujarnya.

Menurutnya, nominal program bantuan keuangan desa dari APBD 2021 itu mencapai triliunan. Jika program itu berjalan maka diharapkan menggerakkan ekonomi masyarakat di desa. Program itu juga sudah ditunggu oleh masyarakat yang masih didera pandemi Covid 19.

Pria yang saat ini duduk di Komisi E DPRD Jateng ini berharap Ganjar Pranowo kembali fokus untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai gubernur. Agar program di APBD bisa dijalankan dengan maksimal.

(NK)