Home Ekbis 12 BUMN di Jateng Ini Belum Terdaftar BPJS Tenaga Kerja

12 BUMN di Jateng Ini Belum Terdaftar BPJS Tenaga Kerja

Semarang, 3/11 (BeritaJateng.net) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) menemukan 12 perusahaan badan usaha milik negara(BUMN) belum mendaftarkan sebagai peserta BPJS TK, temuan ini berdasarkan audit yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, dan menduga masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan BPJS TK.

Sri Puji Astuti, Kasubdit Pengawasan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyampaikan bahwa setelah melakukan audit memukan perusahaan BUMN yang belum mengikutsertakan karyawannya menjadi peserta BPJS TK membuat pihaknya melakukan tindakan tegas yakni dengan melayangkan surat peringatan.

“Dengan adanya temuan ini, kami akan segera mengirimkan surat teguran kepada perusahaan dan Kementrian BUMN, setelah diberikan surat harapannya para tenaga kerja akan medapatkan jaminan sosial sesuai aturan yang ada,” ungkapnya saat rapat koordinasi BPJS TK dan Kementrian Tenaga Kerja di kantor BPJS TK.

Selain menemukaan BUMN yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS TK, pihaknya mengungkap perusahaan-perusahaan yang tidak tertib bayar iuran BPJS TK yang juga akan diberikan surat peringatan.

“Untuk wilayah Jateng masih ada 35 persen perusahaan yang belum tertib,” terangnya.

Sementara itu, E.Ilyas Lubis, Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS TK menambahkan, tingkat kepatuhan perusahaan di Jawa Tengah dalam pembayaran iuran BPJS TK bisa dikatakan memuaskan.

“Sebanyak 65 persen perusahaan di Jawa Tengah sudah tertib bayar iuran BPJS TK,” tambah Ilyas.

menurutnya, dari 76 ribu perusahaan yang ada di Jawa Tengah, sekitar 35 ribu perusahaan sudah jadi peserta BPJS TK, dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS TK hingga saat ini sebanyak 1.400.000 tenaga kerja.

“Bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS TK ataupun yang tidak tertib bayar iuran, akan dikenakan sanksi administratif seperti tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu hingga dicabut ijin usahanya,” pungkasnya. (BJ)