Home Headline WWF : Exploitasi Berlebihan Mengancam Sumber Daya Laut

WWF : Exploitasi Berlebihan Mengancam Sumber Daya Laut

ilustrasi
laut 1
Ilustrasi

Jakarta, 5/2 (Beritajateng.net) – Lembaga World Wide Fund for Nature mengingatkan eksploitasi yang berlebihan dengan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan bakal mengancam keberlangsungan sumber daya laut sehingga harus segera dihentikan.

“Kekayaan alam laut Indonesia, termasuk terumbu karang, terancam apabila eksploitasi berlebihan tidak segera dikendalikan,” kata Direktur Konservasi WWF Indonesia Arnold Sitompul dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ancaman tersebut tidak hanya terjadi pada terganggunya ekosistem dan punahnya spesies-spesies laut, tetapi juga pada ketahanan pangan Indonesia khususnya masyarakat pesisir yang tergantung kepada hasil laut.

Ia mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 120 juta orang yang hidupnya secara langsung atau tidak tergantung kepada hasil laut di wilayah Segita Terumbu Karang (“Coral Triangle”) dunia, yang mencakup Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Malaysia, dan Indonesia yang 70 persen wilayah lautnya masuk dalam kawasan ini.

Sementara itu, Direktur Coral Triangle WWF Wawan Ridwan menyebutkan, penggunaan pukat jaring raksasa jelas menjadi ancaman ketahanan pangan laut karena alat ini tidak selektif dan cenderung memiliki kapasitas tangkap yang besar.

“Trawl hingga saat ini alat tangkap yang paling efektif di dunia untuk menangkap ikan, namun karena tingkat tangkapan sampingan (bycatch) yang cukup besar, alat ini menyebabkan pemborosan sumber daya ikan (overfishing),” ucapnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim pemulihan sejumlah komoditas dalam sumber daya ikan dapat berlangsung selama beberapa tahun bila kebijakan pembatasan sejumlah komoditas benar-benar diberlakukan di berbagai daerah di Tanah Air.

“Kalau kebijakan itu diberlakukan, mungkin 2-3 tahun lagi sudah bisa ‘recovery’ (pemulihan),” kata Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Agus Priyono dalam jumpa pers tentang Peraturan Menteri KP No. 1 Tahun 2015 di Jakarta, Selasa (3/2).

KKP telah memberlakukan Permen KP No.1/2015 untuk membatasi penangkapan dan perdagangan lobster, kepiting dan rajungan yang populasinya semakin menurun.

Berdasarkan Permen KP No.1/2015 tersebut, penangkapan lobster (Panulirus sp) dapat dilakukan dengan ukuran panjang karapas di atas 8 centimeter, kepiting (Scylla spp) dengan ukuran lebar karapas di atas 15 centimeter, dan rajungan (Portunus pelagicus spp) dengan ukuran lebar karapas di atas 10 centimeter.

Selain itu, aturan tersebut juga melarang penangkapan atas lobster, kepiting, dan rajungan dalam kondisi bertelur.

Ia mengakui bahwa dirinya masih mengalami kekurangan orang dalam mengawasi perdagangan komoditas yang dilarang, tetapi berbagai bentuk sosialisasi terhadap peraturan tersebut telah dilakukan antara lain di Manado, Biak, Pekanbaru, Pontianak, Makassar, Batam, Denpasar, dan Medan.

Satuan kerja atau Unit Pelaksana Tugas BKIPM di berbagai daerah juga tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga memiliki aktivitas seperti pelepasliaran komoditas lobster, kepiting, dan rajungan.

Agus mengingatkan bahwa jumlah komoditas tertentu seperti kepiting sekarang sudah sangat minim, tetapi yang jumlahnya masih banyak terdapat antara lain di Sulawesi, Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia.(ant/Bj02)