Home Lintas Jateng WTP Dengan Paragraf Penjelasan Untuk Pemprov Jateng

WTP Dengan Paragraf Penjelasan Untuk Pemprov Jateng

555

image

Semarang, 4/6 (Beritajateng.net)-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan. Predikat tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov Jawa Tengah Tahun 2014.

LHP diserahkan oleh Anggota V BPK DR. Moermahadi Soerja Djanegara dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi, Kamis (4/6) yang diikuti oleh segenap Anggota DPRD Prov Jateng dan dihadiri oleh Gubernur Ganjar
Pranowo.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi tersebut, Anggota BPK V didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK Jateng Hery Subowo. “Berdasar hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan,” ungkap Moermahadi Soerja Djanegara dalam sambutan di depan rapat paripurna.

Moermahadi menjelaskan, beberapa hal yang menjadi penekanan dalam paragraf penjelasan adalah, pertama, aset tanah jalan dan tanah irigasi yang bukti kepemilikannya atas nama Pemerintah Pusat masih perlu divalidasi untuk meyakini keberadaan dan hak penguasaannya. Kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menetapkan kebijakan akuntansi penyusutan atas jalan dan irigasi.

“Satu lagi yang ketiga, pendapatan dan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun Anggaran 2014 belum didukung database yang akurat,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, BPK kembali mengingatkan bahwa Pemprov Jateng beserta seluruh Pemda di wilayah Jawa Tengah agar menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik penerapan akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya sesuai ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Diharapkan dengan LKPD berbasis akrual ini pemerintah daerah dapat lebih komprehensif dalam menyajikan seluruh hak dan kewajiban serta kekayaannya,” katanya.

BPK menghimbau kepada Pemprov Jateng, sesuai pasal 20 UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP.

“Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjutatas rekomendasi dan disampaikan kepada BPK selambat lambatnya 60 harisetelah LHP diterima,” pungkasnya.

Dalam penjelasannya didepan rapat, Moermahadi menyampaikan, dalam
laporan yang dibuat pemprov Jateng, ditemukan sebanyak 412 item temuan
senilai dengan 61,3 miliar, dimana kemudian sebanyak Rp. 43 miliar sudah ditindaklanjuti, Rp15 miliar belum sesuai dan Rp. 4 miliar
belum ditindaklanjuti.(BJ013)