Widhi Handoko Bantu 60 Kelompok Nelayan Tambaklorok Membuat Badan Hukum Gratis

Widhi Handoko Bantu 60 Kelompok Nelayan Tambaklorok Membuat Badan Hukum Gratis

Semarang, 18/6 (BeritaJateng.net) – Widhi Handoko Bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah dan merupakan Ketua Gerakan Nelayan Tani (GANTI) perjuangkan 60 kelompok nelayan Tambaklorok untuk mendapatkan badan hukum secara gratis.

Permasalahan kelompok nelayan Tambaklorok Semarang  saat ini merupakan badan hukum, permasalahan tersebut mengakibatkan bantuan-bantuan dari pemerintah dan instansi lainya, enggan tersampaikan. Setelah memberikan bantuan pembuatan badan hukum secara gratis, bantuan alat hingga modal akan mudah didapatkan oleh para kelompok nelayan Tambaklorok Semarang.

“Kuncinya itu di badan hukum, pemerintah tak akan menggelontor bantuan jika tak ada badan hukum dari kelompok nelayan, bisa kena KPK nanti malah. Besok kumpulkan KTP nelayan, akan kami buat badan hukum secepatnya tak sampai satu minggu asal persyaratan lengkap,” tuturnya saat hadir dalam acara silaturahmi dengan kelompok tani Tambaklorok RW 15 Kelurahan Tanjung Mas Semarang.

Widhi Handoko berencana mengratiskan mulai dari biaya pengurusan akta hingga biaya ke Kementerian Hukum dan HAM. Sebanyak 60 kelompok nelayan Tambaklorok segera direalisasikan berupa badan hukum kelompok.

“Seperti di Pemalang, kami fasilitasi pembuatan badan hukum kelompok, kami bantu akses ke pemerintah dan turunlah bantuan 17 alat trakror, pompa dan kincir air tambak. Di Jepara malah bisa mendatangkan bantuan kapal,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga menyerap aspirasi nelayan lainnya terkait penggunaan cantrang, Widhi Handoko mengkritisi kebijakan Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. Dirinya mengungkapkan bahwa payung hukum harus segera dibuat agar nelayan bisa melaut dengan tenang.

“Tadi ada Kelompok Pengawas wadul, dilematis mengawasi para nelayan yang menggunakan cantrang untuk ditangkap, padahal kawan dan saudaranya sendiri. Nah saya akan kirim surat protes ke menteri Susi, harus ada payung hukum perpanjangan penggunaan cantrang,” katanya.

Payung hukum berfungsi bagi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memberikan surat perpanjangan penggunaan cantrang. Saat ini dinas belum berani memberikan ijin perpanjangan lann beum ada legal standing dari kementerian. “Perpanjangan di Jateng itu Juli ini selesai, jika tak ada payung hukum dari KKP maka dinas pun tak berani,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Kelompok Nelayan Tambaklorok M. Rozikin mengaku terbantu dengan fasilitas pembuatan badan hukum kelompok nelayannya.

“Kami ada 60 kelompok nelayan, tiap kelompok ada 20 nelayan. Belum berbadan hukum semua karena memang tak mampu dengan biaya pembuatan badan hukum kelompok Rp 5-7 juta, kami terimaksih atas bantuan GANTI Jateng ini,” katanya.

Selanjutnya, setelah badan hukum rampung maka kelompok tani harus membuat Kartu Nelayan agar bisa mendapat subsidi pemerintah seperti BBM. Badan hukum juga sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dan permodalan baik dari pemerintah, KKP maupun Kementerian Sosial. (AK/EL)

Tulis Komentar Pertama