Home Lintas Jateng Warga Minta SK Walikota Terkait Perluasan Kawasan Industri di Pesisir Tugurejo Dikaji...

Warga Minta SK Walikota Terkait Perluasan Kawasan Industri di Pesisir Tugurejo Dikaji Kembali

IMG_20151031_104437

Semarang, 31/10 (BeritaJateng.net) – Masyarakat  di Kawasan Tapak, Tugurejo Semarang mulai resah perihal Surat Keputusan (SK) Walikota yang memberikan ijin kepada PT. Bumi Raya Perkasa untuk melakukan reklamasi di wilayah Tugurejo. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Walikota Semarang yang tidak kecil dalam kegiatan ini menjadi pemicu ketidaksepahaman dari warga Tapak.

Pemerintah daerah punya kewenangan untuk mengkotak-kotakkan. Walikota Semarang sudah mengeluarkan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Kota dinilai baik ketika ada tujuannya. Sayangnya, SK Walikota tahun 2013 yang dikeluarkan dilihat dari semangatnya, undang-undang pesisir belum ada perlindungan daerah pesisir.

Hanya ada perbedaan terminologi dari hak dan ijin saja, jika dilihat pada UU no. 27 tahun 2007 menjadi UU no. 1 tahun 2014. Ini menjadi catatan utama, melihat landasan hukum di daerah Tapak yang pro investasi. Sedangkan untuk kegiatan advokasinya belum tersentuh, hal inilah yang perlu didiskusikan dalam konteks hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Komunitas Tapak, Semarang Society, Komunitas Akber, dan Kelompok Komunitas lingkungan hidup menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) dengan tema ‘Antara Privatisasi dan Pemenuhan Konstitusi Masyarakat Pesisir Dalam Rangka Merespon Surat Keputusan Walikota Untuk Perluasan Kawasan Industri di Pesisir Tugurejo’, Sabtu (31/10) di ruang BKBH FH Unisbank lantai 8 Kampus Mugas Unisbank.

Sebagai pembicara ada dari perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang (Munir), dari komunitas Tapak (Arifin), serta dari akademisi Hukum Unisbank, Karman Sastro. Dalam diskusinya, Karman Sastro, memaparkan fakta SK Walikota Semarang mengenai perluasan industri. Pada tahun 2013, ada sebuah ketidak konsistenan kebijakan pemerintah kota Semarang.

“Ketika melihat Perda tidak baik dan mendiskriditkan masyarakat Tapak kota Semarang, apa yang harus dilakukan ?” tanya Karman pada peserta diskusi.

Menempatkan wilayah tugurejo sebagai wisata bahari. Berdasarkan himpunan data dari KIARA, tiap tahunnya kerja nelayan semakin menurun. Perbatasan wilayah Kendal sampai perbatasan Genuk 60 persennya menjadi milik swasta. Pencemaran muncul di daerah Tugurejo.

Karman menambahkan, sosialisasi analisis dampak lingkungan (amdal) mengenai reklamasi di kecamatan tugurejo harus dibenahi.

“Syarat dan mekanisme industri masuk di wilayah pesisir harus ada kelayakan lingkungan,” terangnya.

Arifin juga memberikan penjelasan jika amdal tidak lahir tiba-tiba melainkan ada perijinannya.

“Permasalahan Tapak Tugurejo dalam FGD ini tidak berhenti sampai di sini, secara konkrit melahirkan tindakan-tindakan yang bisa membantu masyarakat Tapak itu sendiri,” jelas Arifin.

Arifin mengatakan, ada mangrove education center di kawasan wisata daerah Tapak. Kabupaten Kendal hingga kabupaten Jepara sering melakukan penangkapan ikan di Tapak. Ini menjadi daya tarik daerah Tapak.

Dalam FGD ini didapatkan beberapa kesimpulan yang dipaparkan oleh Karman, diantaranya mengkampanyekan daerah Tapak baik oleh komunitas Tapak, Bintari, LBH Semarang maupun KIARA dengan melakukan pendampingan di daerah Tapak.

“Dokumen Amdal ada beberapa tahap penyusunan yang memerlukan kejelasan. Badan Lingkungan Hidup (BLH) merespon SK Walikota. Komunitas Tapak mengajukan surat Audiensi, proses pembuatan amdal merupakan Komitmen Masyarakat Tapak. Landasan hukum dari PT Bumi Raya Perkasa belum ada kejelasan dan harus diperjelas,” papar Karman.

Munir mengatakan analisa dan dokumen hukum terhadap kasus ini perlu diperdalam. Tujuannya mengetahui kondisi wilayah pesisir Tapak.

“Ada perlu banyak lembaga yang membantu masyarakat tapak dalam gerakan konservasi,” terang Munir. (BJT01)