Home Nasional Wapres Sampaikan Terima Kasih Banyak Partai Dukung Pemerintah

Wapres Sampaikan Terima Kasih Banyak Partai Dukung Pemerintah

Wapres Jusuf Kalla
Wapres Jusuf Kalla
Wapres Jusuf Kalla

Jakarta, 12/3 (BeritaJateng.net) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik jika Partai Golkar kubu Agung Laksono menyatakan mendukung pemerintahan Kabinet Kerja.

“Tentu kita sangat berterima kasih bahwa artinya banyak partai yang mendukung Pemerintah,” kata Wapres, usai membuka Musyawarah Nasional Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia di Kantor PLN Pusat Jakarta, Kamis.

Terkait kemungkinan jatah jabatan bagi Agung Laksono, Wapres mengatakan Pemerintah belum memikirkan sejauh itu.

“Kita tidak bicara posisi. Mendukung bukan berarti mencari posisi. Nantilah itu, jangan sekarang,” tambahnya.

Namun, di balik konflik yang melanda partai beringin itu, Wapres Kalla berharap kedua belah pihak dapat segera islah.

“Islah kan bermacam-macam, pastilah ada yang ingin mempertahankan posisi, tapi semua proses hukum harus dihormati. Islah cepat cepatlah,” ucapnya.

Sementara itu menyangkut posisi sebagai dewan penasihat, Wapres mengatakan pihaknya menolak jika Agung Laksono menawarkan posisi tersebut.

“Tidak, kami sudah berkomitmen yang (sudah menjabat) di pemerintahan tidak boleh mengurus partai lagi,” kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Rabu (11/3).

Wapres menilai isyarat Partai Golkar yang akan merapat ke kubu Koalisi Indonesia Hebat bisa saja terjadi.

“Ini bukan soal rapat-merapat, dulu juga Pak Ical selalu bertemu, berdiskusi untuk bangsa. Tidak ada perbedaannya, bahwa itu masalah keberatan ya tentu bisa terjadi,” tutur Wapres.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly mengeluarkan surat yang mengakui kepengurusan partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

“Setelah kita mendapat keputusan yang diajukan tentang Mahkamah Partai. Setelah mempelajari, mendalami, putusan Mahkamah Partai kami memutuskan seperti amar Mahkamah Partai untuk mengabulkan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepengurusan Agung Lakosno jadi selektif, tidak secara total,” kata Menkumham Yasonna Laoly, Selasa (10/3).

Keputusan tersebut menurut Yasonna memperkuat surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.AH.11.03-113 tertanggal 15 Desember 2014 mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar di Bali dan Jakarta yang juga mengutip pasal 32 UU Parpol yang menyatakan bahwa perselisihan hasil Munas Bali dan Munas Ancol harus diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai. (ant/BJ)

Advertisements