Home Lintas Jateng Walikota Semarang: Dana Hibah Disunat? Laporkan Saja..

Walikota Semarang: Dana Hibah Disunat? Laporkan Saja..

585

Semarang, 16/1 (BeritaJateng.net) – Walikota Semarang Hendrar Prihadi meminta masyarakat lebih proaktif melaporkan apabila menerima bantuan hibah yang tidak sesuai dana yang seharusnya diterima. Hal ini ditegaskan Walikota Semarang, usai penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2017, belum lama ini.

Menurutnya, setiap pejabat yang memiliki kewenangan menyalurkan dana bantuan hibah kepada masyarakat, dilarang melakukan pemotongan. Anggaran yang disalurkan, harus sesuai dengan alokasi yang diberikan.

“Masyarakat kami harap harus proaktif ketika menerima anggaran yang tidak sesuai kwitansinya,” ucap Walikota yang akrab disapa Hendi ini dengan tegas.

Hendi mengatakan, masyarakat berhak melaporkan kepadanya selaku pimpinan pejabat-pejabat Pemkot, bila menerima bantuan hibah yang tidak sesuai dana yang diterima.

“Bisa melaporkan ke saya langsung, Inspektorat dan bisa juga melaporkan kepada kawan-kawan kepolisian,” terangnya.

Februari, Pekerjaan Dinas Dimulai

Dengan telah diterimanya DPA 2017 yang sudah disetujui DPRD Kota Semarang, Hendi meminta seluruh dinas segera melaksanakan rencana kegiatannya.

“Kita sudah penuhi komitmen pembahasan anggaran dengan dewan tuntas sebelum bulan Desember, dan itu sudah kita penuhi. Sekarang tinggal kewajiban dari kawan-kawan pejabat pemerintah untuk melaksanakan yang sudah disepakati antara rencana kegiatan pemkot dan dewan,” ujarnya.

Hendi menargetkan, beberapa catatan yang perlu segera diselesaikan yakni penempatan staff, Surat Keputusan Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Kuasa Pengguna Anggaran bisa selesai di akhir Januari.

“Target Januari semua sudah klir, harapannya agar proses pelelangan untuk rencana kerja dapat dimulai awal bulan Februari,” ujarnya.

Selain itu, Hendi juga meminta masyarakat untuk bisa mengawasi pembangunan fisik yang dikerjakan pemkot.

“Pembangunan fisik juga begitu, saya berharap apa yang sudah dibangun oleh Pemkot, masyarakat ikut mengawasi. Misalnya jalan disini ketebalannya kurang dan tidak sesuai perencanaan, setelah ada laporan pasti inspektorat masuk untuk memeriksa,” tukasnya.

Sebagai informasi, Dinas Pendidikan menjadi pengguna anggaran tertinggi dibanding dinas lainnya. Yakni 26 persen dari APBD Kota Semarang yang senilai Rp 4,4 triliun. Disusul kemudian dinas teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan, dan Dinas Penataan Ruang.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso mengapresiasi kinerja Pemkot Semarang karena bisa tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan anggaran 2017, meski dalam pembahasan saat itu bersamaan dengan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.

“Pelu kami sampaikan juga bahwa dalam pembahasan kemarin tidak cukup waktu untuk menelitisecara detail Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diajukan Pemkot,” bebernya.

Sehingga, lanjut dia, kemungkinan banyak anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan dan perencanaan yang matang. Oleh sebab itu menurutnya, dibutuhkan fungsi pengawasan baik dari dewan maupun dari masyarakat secara ekstra ketat, terutama kegiatan infrastruktur.

“Masyarakat juga harus berpartisipasi mengawasi pelayanan publik. Meski pemerintah sudah membentuk tim saber pungli,” tegasnya. (EL)

Advertisements