Home Hukum dan Kriminal Walhi Dorong Kaji Ulang Perizinan Perusahaan Kehutanan

Walhi Dorong Kaji Ulang Perizinan Perusahaan Kehutanan

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

Jakarta, 16/2 (BeritaJateng.net) – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendorong adanya kaji ulang terhadap perizinan perusahaan kehutanan yang lebih progresif sehingga lebih bisa menghentikan kebakaran hutan yang terjadi di banyak daerah.

“Upaya menghentian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan selama ini lebih kepada hal-hal teknis misalnya dengan membasahi kawasan gambut dengan blocking kanal, semestinya bisa lebih progresif dengan mendorong review perizinan untuk memulihkan keseimbangan ekologi hutan,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Indonesia, Abetnego Tarigan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Selain itu, menurut dia, walaupun proses hukum dan koordinasi antarpenegak hukum mulai didorong, dikhawatirkan proses penghentian laju penerbitan izin tidak signifikan dengan proses “review” (kaji ulang) izin.

Abetnego mengingatkan bahwa kebutuhan mendasar yang harus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah mendorong lahirnya sistem dan mekanisme kaji ulang perizinan.

“Sehingga pemulihan fungsi hutan lingkungan menjadi gerakan yang menyeluruh ke daerah,” katanya.

Sebagaimana diwartakan, Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengajak perusahaan di Riau untuk proaktif membantu pencegahan kebakaran lahan dan hutan.

“Sekarang kita harus sama-sama bekerja sama dan berkoordinasi memadamkan api,” kata Arsyadjuliandi Rachman, di Pekanbaru, Jumat (13/2/2015).

Ia meminta setiap perusahaan menyiagakan peralatan dan pasukan pemadam kebakaran untuk mencegah api di dalam konsesi. Selain itu, perusahaan juga perlu membantu pemadaman apabila kebakaran terjadi di lahan masyarakat disekitar konsesi.

Sebelumnya, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raffles Brotestes Panjaitan mengatakan 14 perusahaan di Provinsi Jambi belum melaporkan pengendalian kebakaran hutan di lokasi mereka.

“Dari 24 perusahaan yang ada hanya 10 yang rutin melaporkan pengendalian kebakaran hutan di lokasi izin mereka, sementara yang lain masih belum melapor. Kami minta mereka lapor progres apa yang telah mereka buat termasuk kesiapan sarana prasarana dan tindakan di lapangan,” kata Raffles saat rapat rencana aksi dan kesiapsiagaan pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi, Selasa (10/2/2015).

Menurutnya, pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus melibatkan berbagai pihak. Pengendalian tidak bisa dilakukan satu sektor saja tetapi semua pihak dari pusat, pemerintah Provinsi, Kabupaten dan masyarakat setempat. (ant/BJ)