Home Nasional Walhi Desak Presiden Tegakkan Hukum Perusahaan Pembakar Hutan

Walhi Desak Presiden Tegakkan Hukum Perusahaan Pembakar Hutan

Jakarta, 12/11 (Beritajateng.net) -Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Presiden Joko Widodo menegakkan hukum atas perusahan yang diduga membakar hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan.

“Ada pun proses hukum yang diharapkan oleh rakyat untuk dilakukan pemerintah adalah mempidanakan pemilik perusahaan, menuntut ganti kerugian, mencabut izin dan menyita seluruh aset yang dimiliki perusahaan,” kata Direktur Walhi Sumatera Selatan Hadi Jatmiko melalui siaran pers yang diterima di di Jakarta, Rabu.

Langkah tersebut menurut Jatmiko untuk mengganti semua kerugian yang dialami pemerintah, rakyat dan lingkungan hidup, baik kerugian langsung maupun tidak langsung.

Dia pun menyoroti rapat koordinasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang digelar Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang digelar tertutup sepekan lalu melibatkan 17 perusahaan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan yang di lahan konsesinya terjadi kebakaran.

Padahal menurut dia Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 10 menyatakan semua informasi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak/publik apalagi kasus bencana, harus dibuka seluas luasnya.

Hal ini bertujuan agar masyarakat tahu dan menyikapi dengan kritis apa yang sedang dibahas pemerintah dengan perusahaan-perusahaan yang diduga membakar hutan dan lahan tersebut.

Bahkan, kata dia, untuk melindungi hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pembukaan UUD 45 Pasal 28 H menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia dan kemudian diturunkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Dia mengharapkan pemerintah bersikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang ikut menimbulkan terhadap bencana ekologis kabut asap dan berdampak terhadap jutaan rakyat.

Bila hal ini tidak dilakukan menurut dia, tidak akan memberikan efek jera di kemudian hari serta membuka kembali peluang bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan seperti yang dialami selama 17 Tahun terakhir.

“Pemerintah harusnya memproses secara hukum para perusahaan-perusahan yang diduga membakar hutan dan lahan menurut Undang-Undang PPLH dan Undang-Undang sektoral lainnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Pasal 108 dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” harap dia.

Apalagi kata dia kebakaran hutan telah menyebabkan jutaan rakyat menghirup udara dengan tingkat Indeks Standar Pencemaran Udara di atas 300 (sangat berbahaya). (ant/BJ)