Home News Update Wacana Interpelasi DPR Wajar

Wacana Interpelasi DPR Wajar

image

Purwokerto, 25/11 (Beritajateng.net) – Wacana sejumlah anggota DPR mengajukan hak interpelasi terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak perlu disikapi secara berlebihan, kata pengamat politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq.

“Interpelasi adalah hak DPR yang dijamin oleh undang-undang. Jadi, hal ini adalah sesuatu yang wajar,” katanya di Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa.

Menurut dia, inti dari interpelasi adalah meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting, strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam hal ini, kata dia, kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi memenuhi syarat untuk diinterpelasi.

Ia mengatakan bahwa pemerintah tinggal menyiapkan jawaban dengan argumen yang jelas terkait dengan permintaan keterangan tersebut.

“Ini malah bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk membuat persoalan menjadi terang benderang,” katanya.

Menurut dia, wacana pengajuan interpelasi tersebut terlepas dari mencari popularitas di mata masyarakat meskipun sejumlah anggota DPR yang berencana mengajukannya berasal dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP).

“Salah satu fungsi DPR adalah melakukan pengawasan. Interpelasi bisa menjadi salah satu bentuk pengawasan terhadap pemerintah,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.

Dengan demikian, kata dia, pemerintah harus mampu memberikan penjelasan atas kebijakan yang diambilnya.

“Apalagi, ini adalah kebijakan penting, strategis, dan berdampak luas. Senyampang hal ini dilakukan dalam rangka memerankan sebagai kekuatan penyeimbang, seperti komitmen yang pernah disampaikan KMP dahulu tentu malah menjadi sesuatu yang menggembirakan,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, keinginan sejumlah anggota DPR dari kubu KMP untuk mengajukan interpelasi bisa dipahami dan tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.(ant/pj)