Home Hukum dan Kriminal Wabup Banyumas Diperiksa Terkait Kasus Suap

Wabup Banyumas Diperiksa Terkait Kasus Suap

390
Ilustrasi korupsi
Ilustrasi korupsi
Ilustrasi korupsi

Purwokerto, 12/11 (Beritajateng.net) – Wakil Bupati Banyumas Budhi Setiawan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu, dalam kasus dugaan suap atau gratifikasi yang melibatkan mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setempat, Rusmiyati.

Akan tetapi saat hendak ditemui wartawan usai menjalani pemeriksaan, Budhi Setiawan langsung bergegas naik ke mobil Honda CRV warna hitam yang telah menunggunya dan segera meninggalkan Kejari Purwokerto.

Saat dikonfirmasi wartawan, Ketua Tim Penyidik Kasus Dugaan Suap Kejari Purwokerto Ahmad Kuswantoro mengatakan bahwa Wabup Banyumas Budhi Setiawan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.

“Benar, tadi ada pemeriksaan terhadap Wabup,” katanya.

Informasi yang dihimpun, Kejari Purwokerto pada Rabu telah mengagendakan pemeriksaan terhadap konsultan hukum PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Budiyono, Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kabupaten Banyumas Subroto, mantan kuasa hukum Indomaret Djoko Susanto, dan salah seorang karyawan Indomaret, Candra.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyumas Dwi Pindarto serta Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Dinperindagkop) Jumeno telah diberhentikan dengan hormat dari status pegawai negeri sejak 10 November 2014 karena dianggap terbukti menyalahgunakan wewenang dan menerima hadiah terkait kasus dugaan suap perizinan toko modern yang melibatkan mantan Kasatpol PP setempat, Rusmiyati.

Sekretaris Daerah Banyumas Wahyu Budi Saptono mengatakan bahwa Dwi Pindarto dan Jumeno diberhentikan karena dianggap terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menurut dia, hal itu terkait dalam ketentuan umum tentang kewajiban dan larangan PNS yang diatur pada Bab II Peraturan Pemerintah tersebut.

“Keputusan ini diambil berdasarkan hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari atasan masing-masing dan sidang Baperkumplin (Badan Pertimbangan Hukum dan Disiplin) pada hari Sabtu (8/11) dan berlaku sejak Senin (10/11),” katanya.

Menurut dia, hak-hak tertentu yang masih diberikan kepada Dwi Pindarto dan Jumeno, yakni hak pensiun dengan golongan terakhir yang dimiliki.

Dalam hal ini, Dwi Pindarto mendapat hak pensiun sesuai dengan golongan kepangkatan 4c, sedangkan Jumeno golongan 4d.

Hingga berita ini diturunkan, Dwi Pindarto belum bisa dikonfirmasi oleh wartawan, sedangkan Jumeno mengakui jika telah diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Seperti diwartakan, Rusmiyati dicopot dari jabatannya sebagai Kasatpol PP karena diduga menerima aliran dana dari PT Indomarco Prismatama (Indomaret) saat melakukan penertiban toko modern ilegal.

Selanjutnya Rusmiyati mendapat tugas sebagai staf biasa di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas.

Saat ini, kasus yang melibatkan Rusmiyati telah ditangani Kejari Purwokerto dengan memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Banyumas maupun karyawan PT Indomarco Prismatama termasuk menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp35 juta.

Aliran dana tersebut diduga sebagai suap untuk merevisi Perda Nomor 3 Tahun 2010.

Dalam penyidikan kasus tersebut, penyidik Kejari Purwokerto telah meminta keterangan dari sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif di Banyumas.

Selain itu, penyidik juga telah menyita uang Rp36 juta yang terdiri Rp19 juta berupa pengembalian dari Kepala BLH Banyumas Dwi Pindarto, Rp11 juta dari Kabid Dinperindakop Jumeno, dan Rp6 juta dari staf honorer Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Banyumas.(ant/pj)