Home Headline Urai Kemiskinan, Ketua DPRD Jateng Gelar FGD

Urai Kemiskinan, Ketua DPRD Jateng Gelar FGD

867
0

SEMARANG, 15/12 (Beritajateng.net) – Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan Desember 2017 masih lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional. Tercatat saat ini Jateng berada di 13,01 persen sementara angka kemiskinan nasional 10,64 persen. Masih tingginya angka kemiskinan tersebut membuat prihatin Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, karena itu beberapa waktu yang lalu, pihaknya mengadakan FGD untuk mengetahui lebih jauh persoalan Kemiskinan di Jawa Tengah.

“Kami prihatin dengan masih tingginya angka kemiskinan di Jateng. FGD ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih detil mengapa kemiskinan masih sangat tinggi,” ungkapnya, Jumat (15/12).

Rukma menjelaskan, berdasarkan masukan dari beberapa pihak dalam FGD tersebut, diperoleh data bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sebenarnya cukup tinggi berada di angka 5,13 sedangkan nasional berada di angka 5,02. Dengan kondisi tersebut seharusnya angka kemiskinannya sebanding dengan pertumbuhan ekonominya.

“Hal inilah yang harus kita urai dengan membuat program program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tepat sasaran,” katanya.

Ketua Komisi B DPRD Jateng Chamim Irfani yang hadir dalam FGD tersebut menyoroti tentang kecenderungan yang saat ini terjadi dalam pergerakan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Menurut Chamim saat ini angka kemiskinan terjadi penurunan dibanding pada bulan September 2016 sebesar 0.18 persen. Namun terjadi pergeseran dimana angka kemiskinan di desa cenderung turun sedangkan di kota terjadi sebaliknya, angka kemiskinannya cenderung naik.

“Menurut saya hal ini terjadi karena dua faktor. Di desa, saat ini banyak intervensi dana dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan kabupaten ke desa, pengaruh masuknya banyak dana ke desa ini sudah mulai kelihatan hasilnya,” bebernya.

Sedangkan di perkotaan, jelas Chamim, angka kemiskinannya cenderung naik karena terjadi kenaikan inflasi. Dimana masyarakat kota terutama menengah ke bawah, saat ini dihadapkan pada kenaikan tarif dasar listrik, langkanya LPG 3 kg yang memaksa masyarakat membeli bright gas 5,5 kg.

“Disatu sisi penghasilan masyarakat tidak bertambah,” katanya.

Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda dan Litbang Provinsi Jateng, Arief Budianto mengatakan, Pemprov Jateng pada tahun 2018 melakukan intervensi langsung ke desa dengan mengalokasikan dana stimulan untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Dana sebesar Rp 50 juta perdesa di tahun 2018 untuk 7.809 desa se Jateng ini, meningkat dari alokasi tahun 2017 sebesar Rp 30 juta perdesa,” katanya.

Bantuan dari provinsi ke desa ini, lanjutnya, bukan termasuk bantuan sosial (bansos) yang berasal dari pengajuan masyarakat seperti yang dialokasikan di tahun 2017.

“Ini sifatnya dana stimulant, dananya nanti ditransfer langsung ke rekening pemerintah desa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dana sejumlah Rp 50 juta tersebut adalah program ketahanan masyarakat. Penggunaannya, Rp 30 juta harus dimanfaatkan untuk memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sisanya yakni Rp 20 juta dipergunakan untuk kebutuhan pemberdayaan masyarakat lainnya.

“Dari provinsi juga mengalokasikan anggaran juga untuk biaya honor para Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD),” bebernya.

Arif mengungkapkan, di Jateng masih banyak RTLH yang butuh perbaikan. Maka melalui dana ini diharap dapat mengurangi. Di sisi lain, perbaikan RTLH juga akan didukung oleh pemerintah pusat, Pemkab, Baznas, dan pihak perbankan, serta TNI melalui program TMMD.

Sementara untuk dana desa dari pemerintah pusat, di tahun 2018 mendatang rata-rata dinaikan menjadi sekitar Rp 800 juta perdesa. Prioritasnya adalah untuk infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat.

“Kami selalu mendorong agar dana desa bisa untuk pemberdyaan masyarakat, sebab selama ini untuk pemberdayaan masih hanya 3-4 dan lainnya masih pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

Kendala terkait pengelolaan dana desa, adalah minimnya sumberdaya manusia di tingkat desa yang dapat menyusun program dan laporan pertanggungjawaban. Maka dibutuhkan pelatihan-pelatihan.

“Harapan kita desa bertanggungjawab dalam pemanfaatan dana desa, terutama untuk penanganan kemiskinan. Dari sisi ekonomi, kami juga selalu mendorong desa membuat BUMDes,” pungkasnya.

(NK)