Home News Update Unissula Soroti Kebijakan Sekolah Lima Hari dan BPJS

Unissula Soroti Kebijakan Sekolah Lima Hari dan BPJS

Semarang, 26/11 (BeritaJateng.net) –¬†Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang menggelar Halaqah Ulama Plus Minus Kebijakan Lima Hari Sekolah di Jawa Tengah dan Menuju BPJS Kesehatan Syariah di gedung H. M. Sulchan lantai 2 dan 3 Unissula Semarang, Kamis (26/11).

Dihadiri 150 peserta, terdiri dari ulama dan kyai di seluruh Jawa Tengah. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dokter Utama RSI Sultan Agung, Kepala BPJS kota Semarang, Direktur Pasca sarjana UIN Walisongo, Ketua Pembina Yayasana Badan Wakaf Sultan Agung, serta Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.

Dalam sambutannya, Rektor Unissula, H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., PhD berharap kerjasama antar ulama ini bisa berlanjut.

“Permasalahan umat islam sangat kompleks. Begitupun persoalan pendidikan yang mendasar juga harus dicari solusi dalam ajaran agama kita,” terang Anis.

Menurut Anis disisi lain persoalan ekonomi dan budaya sangat menunggu penyelesaian dari para kyai dan ulama di Indonesia.

“Halaqah ulama bisa dikembangkan secara nasional dengan menghadirkan ulama dari seluruh provinsi di Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu Ketua MUI Jawa Tengah, Dr. KH. Ahmad Daroji, M. Si menerangkan permintaan dari berbagai kalangan, permintaan ketua MUI yang menanggapi pemberitaan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) terkait halal atau haram serta persoalan program lima hari di sekolah.

“Kita mempunyai Rumah Sakit Islam (RSI) Swasta di Semarang, disana tidak ada masalah pasien menggunakan BPJS. Mengenai pendidikan, masyarakat menginginkan sekolah lima hari dicabut. Ada kekhawatiran dari orang tua, apabila anaknya pulang jam empat sore tidak bisa mengikuti diniyah dan lain-lain. Oleh karena itu diadakanlah halaqah ini,” tuturnya.

Ahmad Daroji menanggapi masalah BPJS yang mengandung unsur gharar, riba dan maisir. Maka halaqah ini mengambil tema ‘Menuju BPJS Kesehatan Syariah’.

Mantan wartawan sekaligus mantan gubernur Jawa Tengah Drs. H. Ali Mufiz., M. P. A menyoroti pendapat bahwa pendidikan diniyah sore hari akan punah bila sekolah lima hari terus dijalankan. Menurutnya, kebijakan gubernur Ganjar Pranowo merupakan waktu yang tepat untuk mengembangkan pendidikan Islam alternatif.

“Kita mengalami tradisi sekolah sejak jaman kolonial selama 6 hari. Kemudian bulan Juli 2015, diadakanlah uji coba sekolah lima hari. Fenomena ini tidak hanya di Jawa Tengah tetapi di luar Jawa jauh lebih ekstrim. Penerapan di Jawa Tengah ada pada tingkat SMA dan SMK. Sedangkan di luar Jawa dari tingkat Paud,” terangnya.

Ali Mufidz menjelaskan aspek normatif, kebijakan gubernur, plus minus dan rekomendasi dari pendidikan lima hari di sekolah. Yang ditetapkan jumlah jam pelajarannya bukan harinya. Dari sini muncul gagasan yang kontroversial.

“Menariknya kebijakan gubernur tidak memaksa. Tergantung dari kesiapan masing-masing sekolah. Kebijakan gubernur hanya berlaku untuk tingkat SMA dan SMK, sedangkan untuk tingkat SD dan SMP sesuai kebutuhan kabupaten dan kota,” jelasnya.

Kalau gurunya tidak kreatif, lanjut Ali kegiatan belajar menjadi membosankan. Disisi lain harapannya banyak waktu yang tersedia untuk bapak ibu berwisata bersama anak dan keluarga. Ini keuntungan sekolah lima hari.

“Apabila siswa pulang sore, berpengaruh pada keamanan siswa. Apabila ada yang menginginkan bimbel, pulang jam empat sudah lelah. Apalagi pendidikan Islam diniyah sore hari,” imbuhnya.

Menurutnya, kesiapan guru menjadi penting. Tanggapan masyarakat termasuk pengelola pondok pesantren juga penting. Tujuan pendidikan membuat manusia bisa berguna bagi orang lain.

“Apapun pilihannya, kebijakan ini diteruskan jangan dihentikan kalau perlu dari SD hingga SMP. Bukan masalah, karena ada hikmahnya. Ada fakta, sekarang jumlah kelas menengah sangat besar. Orang tua mencari sekolah bukan negeri ataupun swasta, akan tetapi kualitasnya. Boleh jadi itu menjadi hikmah, ada peluang emas menjadi sesuatu yang baru bagi kita semua,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Drs. Nur Hadi Amiyanto, M.Ed menyatakan berdasarkan hasil penetapan surat edaran belajar lima hari di sekolah secara bertahap. Tidak ada paksaan dan bersifat opsional. Pendidikan menengah, untuk SMA dan SMK sampai jam 4, hari jumat ditambah pramuka. Sabtu dan minggu mengasah soft skill mereka.

“Surat edaran pak gubernur merupakan kristalisasi dari para peserta yang diundang. Bangsa yang besar, bangsa yang mau bekerja keras,” terangnya.

Tujuan dari pendidikan perlunya membimbing anak-anak menanamkan soft skill. Selain itu, juga menjadi inovasi pendidikan baru.

Ali Mufidz menekankan, tidak ada paksaan dalam surat edaran gubernur.

“Biarlah sekolah-sekolah swasta Islam melanjutkan karakternya. Supaya pendidikan bisa berkembang, ada pilihannya masing-masing. Penerapan sekolah lima hari bagi sekolah yang siap,” ujar Ali. (BJT01)