Home Headline Tuntutan Dinilai ‘Error in personal’ Keberadaan Setnov Kini Dipertanyakan 

Tuntutan Dinilai ‘Error in personal’ Keberadaan Setnov Kini Dipertanyakan 

142
0
Kepalan Humas dan Umum Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, Agung Sampurno saat berikan keterangan kepada media.
         SOLO, 16/11 (BeritaJateng.net) –  Setyo Novanto hingga saat ini belum di ketahui dimana keberadaannya. Menghilangnya Setnov begitu dia biasa disebut diketahui saat petugas KPK mendatangi Kediaman Setnov kediaman Novanto di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
         Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, Agung Sampurno sejauh ini  menyebutkan kemungkinan keberadaan Setnov masih ada di sini (Indonesia) dan belum diketahui pergi ke luar negeri.
         “Pasalnya Setyo Novanto atas perintah dari KPK meminta pada Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengeluarkan surat pencekalan agar tidak keluar negeri selama kasusnya masih dalam penyidikan,” ucap Agung Sampurno usai rapat koordinasi internalisasi kebijakan teknis izin tinggal keimigrasian tahap dua di Solo, Kamis (16/11/2017).
          Bahkan nama Setnov sendiri sudah masuk dalam sistem border control management (BCM) yang terhubung ke seluruh pintu masuk dan keluar resmi baik itu lewat bandara, pelabuhan, dan perbatasan darat. Sehingga akan mudah sekali terdeteksi dan diketahui jika Setnov pergi ke luar negeri.
         “Namun jika (Setnov) melewati  pintu  tidak resmi maka pihak migrasi tidak mengetahuinya.  Kan banyak tuh pintu tidak resmi,  hampir di sepanjang laut dari Sabang sampai Merauke,” ungkap  Agung.
          Agung juga menanggapi gugatan Setnov yang dianggap salah sasaran, tuntutan itu seharusnya ditujukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan ke Dirjen Imigrasi. Sebab semua kewenangan ada di KPK yang memberikan perintah mengekuarkan surat pencekalan.
         “Kita tidak bisa cabut, KPK yang perintahkan kita hanya jalankan. Tuntutan itu jelas salah sasaran error in personal. Kita bukan pembuat keputusan dan tidak bisa mencabutnya (pencekalan Setnov),” terangnya.
           Dalam tuntutannya yang dinilai salah sasaran nama Setyo Novanto yang sudah masuk dalam daftar cekal sejak keluarnya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor: IMI.5.GR.02.05-3.0656, tanggal 2 Oktober 2017, perihal Pencegahan ke Luar Negeri dan Penarikan Sementara Paspor RI an Setya Novanto. (Db/El)