Home Ekbis Tuntaskan Tunggakan Rekening, PDAM-Kejari Perpanjang MoU

Tuntaskan Tunggakan Rekening, PDAM-Kejari Perpanjang MoU

PDAM dan Kejari lakukan penandatanganan MoU di bidang perdata dan tata usaha negara, Rabu (29/4).
PDAM dan Kejari lakukan penandatanganan MoU di bidang perdata dan tata usaha negara, Rabu (29/4).

Semarang, 29/4 (BeritaJateng.net) – PDAM Tirta Moedal Semarang lakukan perpanjangan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Semarang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Rabu (29/4) siang di kantor PDAM, Jalan Kelud Raya, Semarang.

“Selama ini kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Semarang terjalin cukup baik dan efektif terutama untuk mengatasi masalah-masalah yang di hadapi, seperti rekening tunggakan, denda tunggakan dan lain-lain,” kata Direktur Utama PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, Etty Laksmiwati usai penandatanganan MoU dengan Kejari Semarang.

Menurutnya, PDAM masih terkendala adanya beberapa rekening tak terbayar yang nilainya cukup besar, bahkan banyak pula denda tunggakan yang bernominal cukup fantastis. “Nilainya sekitar Rp. 50 juta yang merupakan tunggakan dari beberapa perusahaan maupun perseorangan,” ungkapnya.

Beberapa rekening yang menunggak, lanjutnya, sudah terselesaikan dengan baik. Namun ada yang di pasrahkan pada Kejari yakni yang tidak tertagih dan nominalnya cukup besar.

Perkara data, tambah Etty, hanya terkendala pada kurang lengkapnya data pelanggan yang bermasalah, seperti detail alamat, kesalahan serta pelanggarannya. “Kita efisiensi saja, sebab penagihan sebenarnya sudah capai 90 persen, sepuluh persen sudah kita kerjakan, sedangkan sisanya kita serahkan kepada Kejari agar dapat dituntaskan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Asep Nana Mulyana menilai positif upaya yang dilakukan PDAM untuk menjalin kembali komunikasi dan kerjasama. “Ini merupakan perpanjangan nota kesepakatan. Ini menunjukkan bahwa PDAM menaruh perhatian dan kepercayaan pada Kejari, baik dalam hal litigasi dan non litigasi,” ungkap Asep.

Asep mengatakan, jika dalam kerjasama kali ini harus saling bersinergi dan melengkapi, khususnya dalam penanganan perkara di bidang perdata dan tata usaha Negara.

“Stakeholder juga harusnya memberikan umpan balik terhadap kekurangan dan masukan perkara perdata, jadi dalam pelaksanaan MoU yang telah disepakati, sebelumnya bisa kami peroleh data akurat dan data terkini agar lebih mudah kami mendiagnosa dan mengarahkan serta membantu PDAM khususnya dalam perkara perdata dan tata usaha negara,” katanya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, tolong koordinasikan secara matang, berikan data secara akurat dan terkini sehingga proses litigasi dan non litigasi mampu berjalan optimal sesuai harapan. (Bj05)