Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Purbalingga Capai Rp 5,286 Miliar 

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Purbalingga Capai Rp 5,286 Miliar 
           Purbalingga, 24/5 (BeritaJateng.net) – Sebanyak Rp 5,286 Miliar pajak kendaraan bermotor (PKB) menunggak untuk wilayah Kabupaten Purbalingga. Tunggakan PKB tersebut sejak Tahun 2011 sampai April 2017,  terjadinya tunggakan salah satunya karena kurang pedulinya masyarakat untuk membayar pajak. Selain itu juga karena adanya jual beli kendaraan yang tidak diikuti dengan mutasi surat tanda nomor kendaraan (STNK).
           Permasalahan tersebut disampaikan oleh Kasi PKB, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Soegiarto. Untuk itu menurut Sugiarto perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar tunggakan tersebut bisa dibayarkan oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.
           “Salah satu caranya yakni dengan dor to dor, setiap pagi sebelum melakukan pelayanan kami cetak di aplikasi untuk tunggakan kemudian pelayanan juga akan dicetak dan rata-rata hampir 80 persen yang tidak bayar tiap hari. Dari data tersebut, petugas sesuai dengan jadwalnya akan langsung mendatangi wajib pajak yang melakukan tunggakan agar segera melunasi pajaknya,” katanya di Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah / Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UP3AD/Samsat) Kabupaten Purbalingga, Rabu (24/5).
           Langkah kedua dengan melakukan sweeping surat-surat kendaraan bermotor, dengan bekerjasama dengan kepolisian. Bagi yang belum membayar tunggakan pajak agar segera membayar  pada saat itu juga, namun jika belum mempunyai uang bisa dengan menandatangani surat perjanjian pembayaran diatas materai.
             “Sweeping dilakukan tanpa pandang bulu, kendaraan plat merah juga kita stop untuk kita periksa, apakah sudah bayar pajak apa belum. Dan dari hasil sweeping yang kita lakukan masih banyak kendaran plat merah yang telat bayar pajak,” katanya.
           Soegiarto juga mengatakan UP3D Purbalingga mendapatkan target penerimaan pendapatan tahun 2017 sebesar Rp 125,5 miliar, terdiri dari Rp 125,396 miliar pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp 52,44 juta. Sampai April 2017 realisasi penerimaan pendapatan sebesar Rp 39,2 miliar atau sebesar 31,24 persen, harapannya sampai akhir tahun 2017 target pendapatan bisa terealisai 100 persen.
           “Untuk mensukseskan penerimaan pajak, saya berharap kepada semua masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Dengan pemasukan tersebut sehingga akan berdampak positif kepada Pemda setempat karena ada bagi hasil pajaknya,” katanya.
           Untuk mempermudah pelayanan membayar pajak, lanjut Soegiarto ada standar operasional prosedurnya (SOP) yakni 5-10 menit waktu pelayanan, kecuali mutasi kendaraan. Terkait dengan ketersediaan nomor kendaraan sekarang sudah tertangani dengan baik dan tidak ada masalah. Kemudian UP3D juga telah mempunyai aplikasi untuk memudahkan pengecekan pajak kendaraan.
          “Dengan hanya mengetik nomor kendaraan maka akan terlihat besaran pajak yang harus dibayar. Kemudian biaya mutasipun bisa dilihat dalam aplikasi tersebut,” pungkasnya. (yit/el)

Tulis Komentar Pertama