Home Ekbis TPID : Perlu Konsolidasi Untuk Pengendalian Inflasi se-Jawa Tengah

TPID : Perlu Konsolidasi Untuk Pengendalian Inflasi se-Jawa Tengah

Semarang, 12/11 (BeritaJateng.net) – Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, maka tingkat inflasi harus dijaga agar tetap rendah dan stabil. Inflasi nasional merupakan agregat dari inflasi yang ada di daerah. Oleh karena itu, pengendalian inflasi daerah merupakan hal yang penting.

Pengendalian inflasi daerah membutuhkan kerjasama dan koordinasi dari banyak pihak, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk memetakan permasalahan inflasi di setiap kabupaten/kota, TPID Jawa Tengah telah melaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di enam eks. karesidenan selama periode bulan Agustus-Oktober. Selain itu, juga dilaksanakan capacity building untuk meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi sehingga arah kebijakan dapat lebih fokus dan terintegrasi.

Berdasarkan rakorwil tersebut, diperoleh dua permasalahan utama pengendalian inflasi Jawa Tengah yaitu pertama penanggulangan inflasi tidak dapat dilakukan seketika. Kedua, penanggulangan inflasi belum terkait langsung dengan pemberdayaan masyarakat.

Ketua Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Jawa Tengah, Dr. Ir. Sri Puryono, K.S., MP menjelaskan, untuk mengatasi masalah tersebut, TPID Jawa Tengah merumuskan beberapa rekomendasi yakni penanggulangan inflasi tidak dapat dilakukan seketika, sehingga perlu disusun Protokol Manajemen Lonjakan Harga (PMLH). Penerapan PMLH harus dikelola dengan baik agar dapat mencegah risiko serta melakukan penanganan yang tepat ketika terjadi lonjakan harga.

“Agar penanggulangan inflasi terkait langsung dengan pemberdayaan masyarakat, maka perlu dilakukan optimalisasi penggunaan dana desa yang mendukung pengendalian inflasi,” katanya.

Sebagai contoh, lanjutnya, pembangunan infrastruktur, seperti membangun saluran irigasi, embung desa, atau jalan tembus antardesa yang dapat menggerakkan ekonomi pedesaan sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Mengenali permasalahan inflasi di setiap kabupaten/kota mempermudah dalam merumuskan program kerja yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Identifikasi tindakan dan penanganan permasalahan penyebab inflasi yang tepat dan cepat akan memberikan hasil yang diharapkan,” paparnya. (Bj)