Home News Update Tjahyo Kumolo : Penunjukkan Budi Gunawan Sah-sah Saja

Tjahyo Kumolo : Penunjukkan Budi Gunawan Sah-sah Saja

tjahyo kumolo

Jatingangor, Jawa Barat, 12/1 (BeritaJateng.net) – Menteri Dalam Negeri, sekaligus Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Tjahjo Kumolo menilai penunjukan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal sah-sah saja menginat Budi adalah mantan ajudan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

“Kalau sekarang (Presiden Joko Widodo) mengambil dari ajudan Ibu (Megawati) ya sah-sah saja, tidak masalah. Satu ajudan Ibu yang lain juga menjadi KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat), Jenderal TNI Pramono Edhie. Jadi, wajar kalau mengambil orang terdekat,” kata Tjahjo usai memberikan Ceramah Umum Mendagri kepada Civitas Akademika Praja IPDN di Kampus Jatinangor, Senin.

Faktor kedekatan yang digunakan Presiden untuk menunjuk calon Kapolri merupakan suatu kewajaran, kata Tjahjo.

“Penunjukan itu kan hak prerogatif, dulu Pak (Jenderal Pol. Sutarman) juga ajudannya Gus Dur. Jadi, kalau dilihat dari sisi kedekatan sah-sah saja,” jelasnya.

Tjahjo mengatakan penunjukan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden, seperti halnya pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), KSAU dan KSAL.

Sehingga, lanjut dia, tidak menjadi masalah jika Presiden Joko Widodo tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Saya kira tidak akan merusak citra pemerintahan Jokowi, bisa dibuktikan sendiri,” tambahnya.

Penunjukan calon Kapolri tunggal tersebut menimbulkan tanda tanya besar dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam proses penyaringan calon Kapolri.

“Ada yang aneh dalam proses pemilihan calon Kapolri ini. Presiden tidak melibatkan KPK, PPATK,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho.

Hal ini, menurut dia, berbeda dengan saat pemilihan Kapolri yang masih menjabat saat ini, Jenderal Sutarman. Menurut dia saat itu KPK pernah dimintai masukan sebagai bahan pertimbangan.

Selain itu, dikatakannya, pemilihan Kapolri seharusnya juga melewati proses yang sama seperti ketika presiden memilih pejabat setingkat menteri yakni melalui pengecekan rekam jejak melalui KPK dan PPATK.

“Untuk menteri saja ada proses seleksi melalui KPK dan PPATK. Tapi pejabat setingkat Kapolri dan Jaksa Agung, KPK dan PPATK tidak dilibatkan. Ini diskriminatif,” ujarnya. (ant/BJ)