Home Ekbis Tingkatkan Ekonomi Daerah, Juliari Inisiasi Pelatihan Wirausaha Baru

Tingkatkan Ekonomi Daerah, Juliari Inisiasi Pelatihan Wirausaha Baru

176
0
Anggota DPR RI, Juliari P Batubara.
     Semarang, 5/6 (BeritaJateng.net) – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Juliari P. Batubara menginisiasi diadakannya bimbingan teknis pelatihan wirausaha baru di beberapa daerah untuk meningkatkan perekonomian di daerah.
     Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari Batubara yang mengisiasi kegiatan itu mengatakan potensi-potensi yang dimiliki untuk pengembangan usaha harus digarap secara optimal.
     Utamanya, kata Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan itu, kalangan industri kecil yang harus terus didorong dan dipacu untuk mengembangan potensi daerahnya yang bisa membantu meningkatkan perekonomian daerah.
      Kementerian Perindustrian menargetkan setidaknya 20 ribu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan fasilitasi pelatihan bimbingan teknis wirausaha baru hingga 2019.
     “Sampai sekarang ini sudah tercapai, tetapi secara kualitas mungkin baru sekitar 15 ribu UMKM,” kata Direktur Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Kemenperin Endang Suwartini di Semarang, Senin.
     Hal itu diungkapkannya usai membuka Bimbingan Teknis Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah yang digelar Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kemenperin di Semarang, 4 s.d. 8 Juni 2018.
     Endang menjelaskan bahwa UMKM yang terfasilitasi pelatihan itu dari berbagai sektor, mulai pangan, minuman, kerajinan, fesyen, elektronik, hingga perbengkelan kendaraan bermotor, seperti pengelasan.
     “Untuk wilayah Jateng sektor industri yang paling menonjol adalah industri pangan. Tetapi, potensinya banyak sekali, seperti konveksi, fesyen, hingga perbengkelan,” katanya.
     Menurut dia, dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan industri kecil, terutama dalam pengurusan perizinan, seperti industri pangan yang izinnya sedemikian rumit.
     Industri pangan, kata dia, membutuhkan perizinan pangan industri rumah tangga (PIRT), kemudian yang menghasilkan produk “high risk” membutuhkan izin sampai Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
     “Artinya, produk makanan harus memenuhi standar mutu. Butuh kemauan kuat dari pemda, kami kan sudah berikan pelatihan, dan sebagian sudah dibantu dengan peralatan untuk memulai usahanya,” katanya.
     Kalau untuk wilayah Jateng, diakuinya, sudah banyak pemda yang membantu memberikan bantuan pengembangan kepada kalangan industri kecil, termasuk pendampingan hingga pengurusan usaha.
     “Yang penting, itu kan seperti ‘packaging’. Kami berikan pelatihan bagaimana ‘packaging’ yang bagus, dan sebagainya. Mereka (industri kecil, red.) juga diberikan pendalaman materi pengembangan usaha,” kata Endang. (El)