Home Lintas Jateng Tiga Pemilik Lahan “Waduk Logung” Mengambil Uang Ganti Rugi

Tiga Pemilik Lahan “Waduk Logung” Mengambil Uang Ganti Rugi

451
Warga mendatangi PN Kudus untuk menolak ganti rugi pembangunan waduk Logung.
Warga mendatangi PN Kudus untuk menolak ganti rugi pembangunan waduk Logung.
Warga mendatangi PN Kudus untuk menolak ganti rugi pembangunan waduk Logung.

Kudus, 12/2 (Beritajateng.net)-Tiga warga asal Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kudus, Kamis (12/2) mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Kudus.

Kedatangan tiga warga yang lahan miliknya terdampak langsung pembangunan Waduk Logung ini, bertujuan mencairkan uang ganti rugi yang dititipkan di PN Kudus.

”Tiga pemilik lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Waduk Logung tersebut telah mengambil uang penggati. Tentunya setelah persyaratan administrasinya dipenuhi,” jelas Humas PN Kudus, A Syafiq kepada Beritajateng.net, Kamis (12/2).

Sementara itu terkait gugatan perdata puluhan pemilik lahan yang menolak menerima ganti rugi, dikatakan sudah memasuki tahap mediasi.

Jika, proses sidang gugatan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, penggugat masih mempunyai upaya hukum lain.

”Uang yang sudah dititipkan oleh Pemkab Kudus ke PN akan tetap disimpan dan setiap saat bisa diambil kalau yang berhak siap menerima,” tambahnya.

Disinggung jumlah uang pengganti yang diterima tiga warga tersebut, Syafiq menurutnya masing-masing Samiah sebesar Rp 16.468.000, Rumiah Rp 18.990.000, dan Suparmin Rp 53.597.000. Total keseluruhannya Rp 89.055.000 tetapi tidak disebutkan luas lahan masing-masing.

Dengan telah diterimanya uang pengganti oleh tiga warga Desa Tanjungrejo tersebut, lanjutnya, sementara sudah ada enam pemilik lahan yang mengambil uang konsinyasi di PN Kudus.

Sebelumnya, tiga warga Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe yang lahannya terdampak waduk sudah mengambil terlebih dahulu.

”Awal ada 68 berkas lahan yang dilakukan konsinyasi. Tetapi sebelum konsinyasi dilakukan, tiga warga bersedia menerima selanjutnya tiga warga lainnya menyusul menerima setelah dilakukan konsinyasi. Hingga saat ini, masih ada 16 lahan yang pemiliknya belum menentukan sikap,” pungkasnya. (BJ12)