Home Headline Terima Ancaman, Kawal Pemilu Kita (KPK) Minta Perlindungan LPSK

Terima Ancaman, Kawal Pemilu Kita (KPK) Minta Perlindungan LPSK

208
0
Kawal Pemilu Kita (KPK) Minta Perlindungan LPSK

Jakarta, 15/3 (BeritaJateng.net) – Aktivis Kawal Pemilu Kita (KPK) sambangi kantor Kementerian Dalam Negeri untuk meminta perlindungan saksi dan korban terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), setelah mendapatkan ancaman dan intimidasi berbagai pihak di Jakarta.

Dijelaskan oleh Syaifudin Anwar selaku Presidium Kawal Pemilu Kita (KPK) Jawa tengah bahwa selama mengawal pemilu 2019 hingga saat ini pihaknya selama perjalanan pemantauan yang dilakukan oleh KPK salah satu persoalan yang utama adalah banyaknya dari anggota KPK yang mendapat ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak bahkan pernah anggota di Karisidenan Semarang diintimidasi oleh seseorang untuk mencabut laporan yang sudah dimasukkan ke Bawaslu.

“Banyak anggota KPK yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan yang memadai. Terutama jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Ketiadaan jaminan ini mengakibatkan saksi enggan untuk memberi keterangan, terutama dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan pasangan Presiden dan Wakil Presiden,” terangnya.

Dijelaskanya bahwa keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya.

Mengingat kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan, terlebih dalam momentum pemilu dimana seluruh kasus yang muncul pasti ada hubunganya dengan persaingan antara para peserta pemilu dari legislatif maupun eksekutif. Maka Kawal Pemilu Kita (KPK) sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam lembaga pemantau merasa sangat membutuhkan kepastian dan perlindungan perangkat hukum khusus tentang perlindungan terhadap saksi.

“Berangkat dari persoalan inilah kemudian KPK Jawa Tengah, yang dikarenakan kerap mendapatkan teror dari berbagai pihak,” imbuhnya.

Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan seluruh anggota KPK selama menjalankan pemantauan kedepan dan mengacu UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian KPK memohon perlindungan terhadap Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Karena dari berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh KPK, dan menjamin pada saat saksi dari KPK akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat,dan setelah memberikan kesaksian,” tambahnya.

Lanjutnya, jaminan ini penting untuk diberikan, guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP. (AK/El)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 5 =