Home Lintas Jateng Terdiskriminasi, Lembaga Konsumen Rokok Indonesia Hadir Suarakan Aspirasi

Terdiskriminasi, Lembaga Konsumen Rokok Indonesia Hadir Suarakan Aspirasi

204
0
Terdiskriminasi, Lembaga Konsumen Rokok Indonesia Hadir Suarakan Aspirasi

Semarang, 21/11(BeritaJateng.net) –  Lembaga Konsumen Rokok Indonesia (LKRI) resmi mendeklarasikan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kehadiran lembaga ini merupakan sebagai keresahan para perokok di Indonesia yang selama ini dideskriminasikan melalui sejumlah stereotipe miring dan kebijakan pemerintah yang menyudutkan.

Lembaga Konsumen Rokok Indonesia (LKRI) merasa perlakuan bagi mereka perokok sangat kurang baik, seperti membatasi area untuk merokok dengan diberikan ruang yang kurang layak. Dan perokok merupakan masyarakat yang secara langsung taat membayar pajak dan cukai, hal ini disampaikan oleh Ketua Umum LKRI, Agus Condro Prayitno saat menggelar diskusi “Mencari Keadilan Bagi Konsumen Rokok” di Wisma Perdamaian Semarang.

“Padahal kami sebagai perokok  yang taat dan tunduk bayar cukai yang kami bayar saat membeli rokok,” kata Agus Condro Prayitno,  Ketua Lembaga Konsumen Rokok Indonesia (LKRI), saat mendeklarasikan organisasinya di Wisma Perdamaian, kompleks Tugu Muda, Kota Semarang.

Agus mengutarakan LKRI sengaja hadir untuk melakukan pembelaan terhadap perokok yang selama ini memiliki kontribusi terhadap negara. Ia menyebutkan pemasukan negara dari cukai rokok mencapai Rp 135 triliun. Namun ironisnya, perokok sebagai pembayar pajak yang taat justru mengalami deskriminasi dalam sejumlah kebijakan.

“Kami bangga menjadi perokok, karena punya kontribusi jelas terhadap negara,” kata Agus.

Terdiskriminasi, Lembaga Konsumen Rokok Indonesia Hadir Suarakan Aspirasi

Lanjutnya, seorang perokok rata-rata mampu memberikan kontribusi negara hingga Rp 250 ribu per bulan, dengan hitungan saban hari mengonsumsi rokok satu bungkus dengan harga rata-rata Rp 15 ribu dan cukai per bungkus Rp 8 ribu.

Total nilai cukai saat ini sudah mencapai 63 persen dari target akhir tahun 2017 Rp 138 triliun, bahkan tahun 2018 Kementerian Keuangan kembali menaikkan target Rp 148 triliun. Dengan fakta itu, LKRI mengajak para konsumen rokok sadar sebagai konsumen untuk memperjuangkan hak-hak sebagai pemberi masukan negara.

LKRI meminta setiap keibijakan kenaikan cukai perlu melibatkan konsumen rokok, yang selama ini membayar cukai.  “Kami harus dilibatkan sehingga ketemu angka kenaikan cukai yang rasional,” kata Agus menjelaskan.

LKRI berharap pemasukan negara dari cukai, sebesar besarnya untuk membantu rakyat sakit dan bantuan pendidikan untuk rakyat miskin, sesuai program Nawacita Presiden Joko Widodo. Selain itu, LKRI juga akan menggugat kebijakan BPJS yang tidak mengcover konsumen rokok.

“Negara tak boleh melepas ikatan antara konsumen sebagai pembayar premi sebagai klien yang harus dibiayai,” tuturnya.

Sementara itu aktivis Hak Azasi Manusia (HAM), Hendardi, yang turut hadir dalam deklarasi menyatakan rokok bukan komoditas ilegal dan bukan kejahatan serta punya implikasi luas terhadap segala hak usaha, kerja dan petani nasional.

“Sedangkan di balik larangan dan tekanan terhadap perokok membuktikan pemerintah tak tegas hanya mengikuti irama dunia,” kata Hendardi.

Ia menduga di balik larangan dan tekanan bagi perokok ada kepentingan persaingan industri farmasi, memerebutkan sumber nikotin yang sangat menguntungkan. “Maka lahirlah rezim berdalih kesehatan dunia yang anti rokok,” kata Hendardi menjelaskan.

Sementara konsumen rokok sangat  minim menentang kampanye anti rokok, sedangkan dukungan dari industri rokok masih kurang. “Padahal merokok hak konstitusional setiap warga negara,” katanya.

Indonesia merupakan negara yang tahan banting. Salah satunya adalah peran kretek.  Kretek adalah warisan budaya. Maka perokok kretek itu sangat Indonesia. “Kalau berbicara rokok, artinya berbicara kesejahteraan banyak orang. Karena memberi pemasukan yang luar biasa untuk negara. Kretek dibangun dalam rentan sejarah panjang. Meski terjadi pasang surut, tetapi kretek terbukti mampu bertahan hingga sekarang. Bahkan menjadi penyumbang pendapatan negara melalui cukai,” katanya.

Mengapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini cenderung menyudutkan perokok. “Saya katakan kretek memiliki sejarah panjang hingga mampu bertahan sampai seperti saat ini. Tentu ini tidak mudah sehingga industri kretek tangguh sampai saat ini. Kretek juga memiliki sejarah tidak disukai kolonial. Di balik kebijakan yang menyudutkan perokok, kata dia, ada perang antara industri kretek dengan industri farmasi,” katanya.(AK/El)