Home Headline Tender RSUD KRMT Wongsonegoro Sempat Dilaporkan Bermasalah

Tender RSUD KRMT Wongsonegoro Sempat Dilaporkan Bermasalah

301
Neo Green Tec Korea Hibahkan Pembakar Limbah Medis Pada RSUD Wongsonegoro

SEMARANG, 29/4 (BeritaJateng.net) –  Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang Susi Herawati membenarkan salah satu tender atau lelang proyek pembangunan di RSUD milik Pemerintah Kota Semarang sempat dibatalkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan sedang ditangani oleh tim cyber crime Mabes Polri.

Tim polisi turun tangan karena menerima laporan dugaan permainan tender proyek pembangunan yang dinilai tidak sehat. Server dalam pelaksanaan lelang tersebut mengalami gangguan yang diduga melibatkan hacker. Sehingga penyebabkan pendaftaran lelang hanya diikuti perusahaan tertentu. Sedangkan peserta lain tidak bisa mendaftar karena tidak bisa mengupload dokumen. Bahkan dokumen pendaftar ada yang hilang.

“Ya, tapi permasalahan sudah selesai. Problemnya di server tingkat pusat, bukan di daerah,” kata Susi Herawati.

Proyek pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan gedung rawat jalan RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang. “Anggarannya Rp 99 miliar sekian,” katanya.

Karena terjadi masalah, maka tender tersebut diulang. Susi menjelaskan saat ini masalah tersebut telah selesai. Proses pengerjaan manajemen kontruksinya dikerjakan PT Saranabudi Prakarsa senilai Rp 1.898.298.000.

Sedangkan jasa kontruksinya dilakukan PT Sinar Cerah Sempurna dengan nilai Rp 99.132.148.219,19. Untuk lantai 1 seluas 3784 m2, lantai 2 dan lantai 3 seluas 3784 m2. Di lantai 1 akan ada ruang pendaftaran, ruang farmasi dan area publik. Sedangkan di lantai 2 ada 27 klinik. Ditargetkan akhir 2019 ini rampung.

Sebanyak 60 persen kamar perawatan di RSUD KRMT Wongsonegoro adalah kamar perawatan kelas 3.

Susi menambahkan, pembangunan gedung rawat jalan rumah sakit bertujuan untuk menambah kenyamanan pasien. Selain itu sebagai upaya mengurangi antrean panjang yang kerap dialami pasien.

“Targetnya nanti, antrean maksimal hanya tiga menit, kalau dulu bisa sampai satu jam. Kami juga akan menyiapkan teknologi antrean dengan sistem online,” katanya.

Sebelumnya, permasalahan dugaan permainan tender di RSUD Wongsonegoro tersebut diungkapkan oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta ditemui usai menjadi narasumber Workshop Peningkatan Kapasitas Koalisi Masyarakat Sipil, di Hotel Santika Premiere Semarang, Jumat (26/4/2019) lalu.

Dalam proses lelang proyek tersebut terindikasi terjadi permainan atau kecurangan. Hingga saat ini sedang diusut oleh tim cyber crime Mabes Polri. Tim cyber crime turun karena dalam kasus tersebut masuk dalam ranah kejahatan bidang Information Technology (IT).

“Pihak RSUD (Kota Semarang) ini juga pernah konsultasi ke saya. Bareskrim juga konsultasi ke saya. Jadi dua belah pihak konsultasi ke saya,” ungkap Setya.

Kasus tersebut bermula saat proses lelang ada salah satu peserta lelang, yakni sebuah perusahaan asal Jakarta merasa dirugikan. Proses tender dinilai tidak sehat karena terjadi permainan.

“Peserta lelang itu penawarannya ditimpa orang (peserta lain). Jadi diganti orang. Dia tahu, lalu empat jam sebelum batas akhir pemasukan data, dia mau mengoreksi, tapi tidak bisa. Error, mental muluk,” katanya.

Karena menemukan kejanggalan, salah satu peserta lelang tersebut melaporkan masalah tersebut ke Bareskrim Mabes Polri. “Saat Pokja (kelompok kerja) membuka, otomatis penawarannya kosong. Kalau kosong kan gugur. Bareskrim curiga, ini ada yang bermain sistem. Pertama kali Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSe) Kota Semarang yang diperiksa. Bareskrim tidak menyelidiki korupsi, tapi terkait kejahatan cyber crime. Saat ini, proses penyelidikan masih berlangsung,” katanya.

LKPP sendiri saat itu langsung mengambil langkah antisipasi dengan pembatalan lelang. Dampak dari dugaan permainan lelang yang tidak sehat tersebut peserta lelang hanya sedikit. Karena para peserta lelang tidak bisa atau gagal menginput data secara elektronik.

“Pendaftar yang bisa masuk setahu saya tidak sampai lima peserta. Bahkan ada yang dari BUMN juga tidak bisa masuk. Aturan Perpres jelas, kalau tidak terjadi persaingan sehat, sistem terganggu, harus dibatalin,” katanya.

Terlepas dari kasus itu, lanjut Setya, kecurangan permainan lelang serupa dengan melibatkan peran hacker telah terjadi di sejumlah daerah. Hal itu menjadi modus operandi dalam persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa. Salah satunya di Banten. “Kasus di Banten dipidana,” katanya.

Lebih jauh, Setya mengidentifikasi bahwa setiap tender jika pesertanya sedikit patut dipertanyakan. Oknum di pemerintahan setempat seringkali terlibat persekongkolan bekerjasama dengan pendaftar tender. Mereka menggunakan pola modus yang dikenal dengan formula 5, 3, 1.

“Misalnya proyek di atas Rp 100 miliar, pasti metodenya pra kualifikasi. Ini menjadi modus, nanti yang lulus lelang kurang dari 5 peserta. Kenapa tidak lulus? Karena ada syarat kualifikasi yang lebay. Misalnya Sertifikat Badan Usaha (SBU) 10 bidang, punya serifikat lima tenaga ahli dan seterusnya. Mereka menambah persyaratan yang menyebabkan persaingan tidak sehat,” bebernya.

Dari persyaratan yang lebay itu, lima peserta mengerucut menjadi tinggal 3 peserta. Dari lima, hanya tiga yang dimasukkan atau diloloskan, lainnya dinyatakan gugur teknis. Selanjutnya, dilakukan pencocokan dokumen. Dua peserta di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena ada dokumen yang salah. Sehingga ditetapkan 1 pemenang tender.

“Sebetulnya peserta tender itu mirip arisan. Pesertanya itu-itu saja, yang menang bergiliran. Proyek hanya milik perusahaan yang itu-itu saja. Dibikin bersekongkol. Kebanyakan tender seperti itu, itu yang patut dikaji,” katanya. (El)