Home Headline Temukan Kejanggalan di Pilkades Kalipucang Kulon, Pj Bupati Batang Digugat di PTUN...

Temukan Kejanggalan di Pilkades Kalipucang Kulon, Pj Bupati Batang Digugat di PTUN Semarang

Temukan Kejanggalan di Pilkades Kalipucang Kulon, Pj Bupati Batang Digugat di PTUN Semarang

SEMARANG, 5/10 (BeritaJateng.Net) – Diduga banyak celah dan kejanggalan yang terjadi di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kalipucang Kulon Kabupaten Batang membuat calon kades Sapto Nugroho merasa tak terima.

Mantan calon Kepala Desa Sapto Nugroho selanjutnya melayangkan gugatan surat keputusan penetapan Kepala Desa Kalipucang Kulon Kabupaten Batang.

Pihaknya mengajukan gugatan melawan Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atas hasil pemilihan kepala desa yang digelar pada Mei 2022 lalu.

Kuasa hukum Sapto Nugroho, Mochamad Zamroni menilai jika terdapat dugaan pelanggaran ketatausahaan negara dalam penetapan kepala desa terpilih dalam pemilihan tersebut.

Ia menjelaskan peristiwa pemilihan Kepala Desa Kalipucang Kulon berlangsung menarik karena pada hasil akhir perhitungan didapati hasil perolehan suara yang sama atau draw, yakni atas nama Sapto Nugroho dan Zakaria.

Hingga kini, gugatan telah disidangkan dan sampai pada tahap duplik. Penggugat melalui kuasa hukumnya Moch Zamroni meminta majelis hakim membatalkan Keputusan Bupati Batang No. 141/234/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Zakaria sebagai Kades Kalipucang Kulon.

“Karena prosesnya bermasalah, kami minta keputusan itu dibatalkan dan dicabut,” ujar Zamroni saat ditemui usai sidang, Rabu (5/10/2022).

Sengketa ini bermula dari penyelenggaraan Pilkades Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang yang dilaksanakan pada 29 Mei 2022.

Pilkades Kalipucang Kulon tersebut diikuti oleh tiga calon. Sesuai penghitungan, perolehan suara Zakaria calon kades nomor urut satu ternyata sama dengan Sapto Nugroho calon nomor urut tiga. “Kedua calon ini sama-sama mendapat 431 suara,” katanya.

Pihak Sapto Nugroho sudah mengajukan permintaan untuk dilakukan perhitungan suara ulang pada saat itu juga, menurut dia, karena adanya 17 suara rusak yang masih dipertanyakan sah atau tidaknya.

Namun, lanjut dia, permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalipucang Kulon dan penentuan pemenang pemilihan kepala desa itu didasarkan atas perolehan sebaran suara terbanyak di tingkat dusun.

“BPD Kalipucang Kulon mendasarkan penentuan pemenang pada Peraturan Bupati Batang Nomor 5 tahun 2022 tentang pemilihan kepala desa,” katanya.

Padahal, menurut dia, penentuan pemenang berdasarkan sebaran suara terbanyak di tiga dusun yang menggelar pemungutan suara itu karena tidak ada aturan tentang pembentukan dusun.

Panitia pilkades lantas menentukan pemenangnya berdasarkan pada calon yang unggul di paling banyak dusun di desa tersebut. Hasilnya, Zakaria unggul di dua dusun, sedangkan Sapto Nugroho hanya di satu dusun.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalipucang Kulon kemudian menetapkan Zakaria sebagai calon kades terpilih. Selanjutnya, Pj Bupati dalam keputusannya mengesahkan dan melantik Zakaria.

Menurut Zamroni, penentuan pemenang pilkades dengan mekanisme begitu patut dipertanyakan. Sebab, pada Peraturan Bupati nomor 5 Tahun 2022 yang jadi pedoman panitia, tidak dijelaskan secara rinci.

“Penafsiran tentang dusun itu harus dibuktikan dengan peraturan desa, biar jelas legalitasnya, karena dulu ada pemekaran dari dua dusun menjadi tiga dusun. Kami sudah coba tanyakan itu tapi malah ditutup-tutupi,” ucapnya.

Selain itu, dalam persidangan Zamroni juga akan berupaya mengungkap kejanggalan penentuan sah tidaknya surat suara. Karena ada dugaan, surat suara yang seharusnya sah tetapi dianggap tidak sah. “Terdapat 17 surat suara yang dinilai tidak sah. Biar nanti di cek kembali untuk memastikan jumlah suara, ” katanya. (Ak/El)