Home Headline Tekad Mendagri Cahyo Kumolo

Tekad Mendagri Cahyo Kumolo

Cahyo Kumolo.foto/dok

Cahyo Kumolo.foto/dokSemarang, 29/1 (Beritajateng.net) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertekad mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpecaya, sebagaimana yang termaktub dalam sembilan program prioritas pemerintahan Presiden RI Joko Widodo atau Program Nawacita.

“Meski sejak saya menjadi Mendagri, 27 Oktober 2014, Kementerian Dalam Negeri tidak ada target 100 hari kerja, kami tetap berupaya mewujudkan Program Nawacita,” kata Mendagri melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Kamis.

Mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu menegaskan bahwa Kemendagri secara keseluruhan telah melakukan penjabaran atau operasional visi dan misi pemerintahan Kabinet Kerja Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan mempersiapkan agenda prioritas 2015–2016.

Sebagai bukti bahwa Kemendagri telah mengimplementasikan poin kedua Program Nawacita (pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya), antara lain menggelar tujuh kali rapat koordinasi (rakor) internal atau direktorat jenderal (ditjen), rakor gubernur, bupati, dan wali kota dengan Presiden dan Wakil Presiden RI di Istana Negara.

Dalam kegiatan itu, Kemendagri juga mengundang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masing-masing sebanyak dua kali.

Di hadapan para direktur jenderal (dirjen), gubernur, bupati, dan waki kota, kata Mendagri, pimpinan KPK dan BPK memberikan penjelasan/arahan terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dan Kemendagri dengan benar. Hal ini guna pencegahan korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang melanggar undang-undang.

“Kami juga telah memetakan daerah atau areal rawan korupsi yang harus diwaspadai dan dicermati agar tidak terulang kembali,” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.

Produk Hukum Menyinggung produk hukum, Mendagri menyebutkan selama tiga bulan kerja ini pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pengusulan/pengangkatan kepala daerah, kemudian Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah, misalnya mempercepat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Di samping itu, peraturan menteri dalam negeri sebanyak 33 permendagri, kemudian 67 kepmendagri, lalu mengembalikan 100 peraturan daerah (perda) bermasalah ke pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia.

Produk hukum lainnya, lanjut Tjahjo, permendagri penetapan perbatasan daerah (22 daerah), perbatasan internasional (dua daerah), dan pembangunan sarana di perbatasan 17 daerah perbatasan.

Hal lainnya, terkait dengan DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Darah menjadi undang-undang.

Kemendagri juga telah menyusun “roadmap” pembangunan kawasan perbatasan yang pada tahun ini memprioritaskan 50 dari 178 kecamatan yang berada di daerah perbatasan antara Indonesia dan negara lain.

“Banyak program kerja ‘action’ dan mengeluarkan kebijakan baru yang lebih komprehensif integral, termasuk mempersiapkan kerja sama dengan Komnas HAM dan KPK dalam penerimaan CPNS Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2015,” kata Mendagri.

Hal lain yang telah dilakukan Kemendagri selama tiga bulan terakhir ini, yakni melakukan kebijakan revisi anggaran Kemendagri serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih efsisien dan efektif guna optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah.

Mendagri juga telah menginstruksikan memotong atau memperpendek jalur-jalur perizinan, mendorong terbentuknya perizinan satu atap di tiap provinsi/kabupaten/kota, percepatan penetapan APBD provinsi/kabupaten/kota, dan percepatan pengenaan pajak kendaraan bermotor tahun 2015.

Selain itu, kata Tjahjo, membangun unit gratifikasi guna mewujudkan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi demi terbangunnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan tercercaya.(ant/bj02)