Home Lintas Jateng Target Rp 215 Miliar, PBB Baru Terealisasi Rp 31,7 Miliar

Target Rp 215 Miliar, PBB Baru Terealisasi Rp 31,7 Miliar

Pekan Panutan PBB
Pekan Panutan PBB
Pekan Panutan PBB

Semarang, 28/5 (BeritaJateng.net) – Tahun 2015 Pemkot Semarang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB sebesar Rp 215 miliar. Namun hingga bulan Mei realisasi PBB baru mencapai Rp 31,7 miliar atau baru tercapai 14,5 persen.

Untuk itu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang berusaha menggenjot upaya peningkatan pendapatan PBB guna mengejar realisasi target. Salah satunya dengan mengadakan Pekan Panutan PBB.

Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, A Yudi Mardiana, kegiatan itu dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut Selasa hingga Kamis (26-28/5).

Pembukaan dilakukan oleh Sekda Kota Semarang, Adi Trihananto, di Hall Balai Kota kemarin (27/5). Kegiatan ini melibatkan beberapa wajib pajak yang turut berpartisipasi dalam membayar PBB. Baik perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara dan daerah.

Yudi Mardiana menyebutkan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggiatkan dan menggugah kesadaran masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak utamnaya PBB.

“Selain itu juga memberikan suri tauladan kepada masyarakat untuk membayar PBB lebih awal yang dipelopori oleh pimpinan, tokoh masyarakat, wajib pajak kolektif dan segenap PNS di lingkungan Pemkot Semarang,” jelasnya.

Yudi mengatakan, hingga Mei 2015 realisasi PBB baru mencapai Rp 31,7 miliar, padahal capaian target yang diinginkan Rp 215 miliar. “Jika sebelumnya tahun 2014 target PBB Rp 175 miliar namun di tahun ini Rp 215 miliar,” ujarnya.

Sementara Sekda Kota Semarang Adi Trihananto menyampaikan, PBB merupakan salah satu pendapatan kota yang penting. Karena hasilnya dapat digunakan pembangunan Kota Semarang. “Pada dasarnya PBB adalah dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan outputnya juga untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Ke depan Pemkot selalu berupaya memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembayaran PBB. Misalnya mempermudah akses pembayaran dengan bekerja sama dengan pihak bank. (Semarangkota.go.id/ BJ)