Home DPRD Kota Semarang Tak Puas Dengan Sistem Lelang Pemkot, IKBS “Wadul” Dewan

Tak Puas Dengan Sistem Lelang Pemkot, IKBS “Wadul” Dewan

IMG_20150930_172553

Semarang, 30/9 (BeritaJateng.net) – Belasan orang yang tergabung dalam anggota Ikatan Keluarga Besar Semarang (IKBS) melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang terkait permasalahan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dirasa merugikan salah satu pihak.

Audiensi berlangsunh di ruang Serbaguna DPRD Kota Semarang, Rabu (30/9) siang.

Mereka ditemui pimpinan dewan, yakni Wakil Ketua DPRD Joko Santoso, Wiwin Subiyono dan Agung Budi Margono. Dalam audiensi tersebut juga dihadiri oleh Kabag Pembangunan Setda Kota Semarang Indriyasari dan Ketua Pokja 9 Arif.

Rombongan tersebut dipimpin Ketua IKBS Herlambang, dan beserta para anggotanya. Herlambang memaparkan terkait permasalahannya, banyak keluhan dari peserta lelang yang diberlakukan tidak adil, seperti persyaratan yang harus dilengkapi peserta yang diberikan oleh Pokja 9. Sehingga dia meminta kepada dewan untuk melakukan pengawasan terhadap proses lelang yang dilakukan oleh ULP.

Akibatnya, lanjut Herlambang, banyak rekanan yang dikalahkan karena beberapa alasan yang tidak substansial.

“Setelah kami pelajari menurut Kepres, pelelangan yang tidak substansial tidak bisa menggagalkan pemenang, namun pada kenyataannya tetap dilakukan lagi (lelang ulang-red). Misalnya, seperti ketika Taman Pandanaran dilakukan pelelangan kembali, padahal sudah ada pemenangnya, sehingga pada saat itu kami protes juga karena pemenangnya dikalahkan lagi,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Joko Santoso menyampaikan, bahwa proses untuk melengkapi berbagai persyaratan pemenuhan dokumen tersebut dinilai merugikan IKBS, dan pemberlakuan terhadap penyedia kurang adil.

Selain itu, juga adanya dugaan dari IKBS, bahwa pelelangan layanan pengadaan barang/jasa (LPS ) banyak “titipan” yang menyebabkan rekanan selalu kalah dalam hal ini menurut IKBS tidak subtansial.

“Hari ini dimediasi, harapannya dicoba untuk dievaluasi LPS dan UPL. Dan kami meminta kepada Kabag Pembangunan agar membuat standarisasi operasional prosedur (SOP) yang diberlakukan kepada semua Pokja, karena masih ada keluhan antara pokja satu dengan yang lain, yakni cara penerapannya tidak sama,” terangnya.

Seperti contoh kasus yakni pegembangan hutan kota di Mijen. Dengan anggaran Rp 1,8 M, yang dimenangkan kepada rekanan pengajuan dana Rp 1,7 M oleh CV Dasa Al Amana. Sedangkan yang dikalahkan rekanan yang mengajukan dana Rp 1,6 M yakni dari CV Cancut Taliwondo.

Ditempat yang sama, Indriyasari menyampaikan, terkait pengembangan hutan kota Mijen, sementara ini hasilnya untuk melakukan evaluasi ulang. Karena hasil dari pokja ULP tersebut tidak dapat diterima oleh pembuat pejabat komitmen, maka dilaporkan kepada pengguna anggaran untuk evaluasi ulang. (Bj)