Home Headline Surat Tanah Dipalsu, Warga Pedurungan Lapor ke Polda Jateng

Surat Tanah Dipalsu, Warga Pedurungan Lapor ke Polda Jateng

564
Vegantara SH (kiri), Kuasa Hukum Marsinah menunjukkan bukti laporan dugaan pemalsuan akta otentik ke Polda Jateng

SEMARANG, 5/6 (Beritajateng.net) – Seorang warga Pedurungan Kota Semarang, Marsinah (79), melaporkan dugaan pemalsuan surat tanah (Sertifikat) miliknya yang terletak di Jalan Jolotundo Semarang ke Subdit 2 Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng. Marsinah didampingi kuasa hukumnya Vegantara, SH.

Dalam keteranganya, Vegantara mengatakan pihaknya meloparkan seorang mafia tanah, warga Semarang yang diduga memalsukan akta otentik sebidang lahan milik kliennya.

“Ada empat bidang tanah di Jalan Jolotundo yang diklaim oleh pihak yang kami laporkan. Namun satu bidang tanah seluas 1.140 meter persegi yang kami jadikan objek laporan, karena tanah itu kini sudah keluar sertifikat hak milik yang kami duga palsu. Karena tanah tersebut, sesuai surat C Desa yang keluar pada tahun 1992 merupakan hak klien kami,” katanya saat ditemui Jumat (5/5).

Atas laporan ini pihaknya telah menyiapkan 15 barang bukti, di antaranya surat leter C Desa 3231 yang dipegang kliennya, serta surat lain yang menguatkan bahwa tanah yang ada di dekat pintu gerbang selatan Masjid Agung Jateng (MAJT) tersebut merupakan hak kliennya.

“Dugaan pemalsuan surat akta otentik ini terjadi, karena munculnya surat C Desa yang juga dipegang pihak yang kami laporkan. Apalagi surat tersebut juga dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat atas tanah yang sebenarnya merupakan hak klien kami,” katanya.

Menurutnya ada beberapa kejanggalan terkait keluarnya sertifikat yang saat ini dipegang pihak terlapor. Di antaranya dugaan rekayasa keluarnya surat C Desa yang kemudian dipakai untuk menerbitkanb sertifikat hak milik (SHM) 24082409.

“Sebidang tanah tersebut dalam peta kelurahan merupakan Persil 18 kelas sawah. Sementara dokumen C Desa yang dimiliki pihak yang kami laporkan merupakan Persil kelas D3 (Darat 3). Ini salah satu kejanggalan yang kami pakai sebagai dasar laporan. Ada 15 dokumen lain yang kami jadikan barang bukti dalam pelaporan ini,” katanya.

Dia berharap, penyidik Subdit 2 Harda Bangtah Ditkrimum Polda Jateng bisa melakukan pengusutan dan pendalaman kasus, dengan memeriksa keaslian akta otentik, termasuk sertifikat hak milik yang dipegang oleh pihak terlapor.

“Apalagi akibat kasus ini klien kami harus berlarut-larut dalam pengurusan administrasi tanah miliknya dan mengalami total kerugian mencapai Rp 10 miliar lebih. Kami berharap penyidik kepolisian melakukan pengusutan dan pendalaman kasus seterang-terangnya,” pungkasnya.

(NK)