Home Nasional Surat Pengajuan Kapolri Telah Dikirim ke DPR

Surat Pengajuan Kapolri Telah Dikirim ke DPR

542

komjen-budi-gunawan.jpg.jpeg

Jakarta, 12/1 (BeritaJateng.net) – Surat pengajuan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon kapolri mendatang secara resmi dikirim Presiden Joko Widodo ke DPR untuk menggantikan Jenderal Polisi Sutarman.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengatakan hal itu di Jakarta, Senin, saat mengomentari calon tunggal kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR.

Azis mengemukakan, jika menilik dari sisi jenjang kepangkatan dan karir, Kepala Lembaga Pendidikan (Kalendik) Polri itu memenuhi syarat formal untuk menggantikan Jenderal Sutarman yang akan habis masa baktinya sebagai Kapolri pada Oktober 2015.

Budi Gunawan dinilai memiliki komitmen dan kemampuan melakukan reformasi Polri.

Aziz meminta masyarakat percaya dengan DPR untuk memilih calon kapolri yang terbaik yang bisa membawa perubahan pada institusi kepolisian. Komisi III juga memiliki mekanisme dan standar untuk memilih calon kapolri seperti juga memilih hakim MK, hakim agung dan juga para pimpinan KPK.

“Kami tentunya akan memilih orang-orang terbaik yang kewenangannya ada pada kami seperti Kapolri, hakim konstitusi, hakim agung dan lain-lain,” katanya.

Komisi III memiliki mekanisme tersendiri dalam memilih calon-calon yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Kami tentu akan pelajari ‘track record'(rekam jejak) seorang calon, menggali sedalam-dalamnya informasi dan tentunya hanya calon terbaik yang kami pilih,” ujarnya.

Diakui banyak pihak yang meragukan komitmen DPR, tapi menurut Aziz, pada akhirnya keraguan itu kemudian bisa ditepis karena kinerja orang-orang yang dipilih ternyata baik.

“Contohnya yah pilihan kami terhadap pimpinan KPK. Masyarakat toh mendukung semuanya. Jadi saya yakin siapa pun nanti kapolri yang kami pilih adalah yang terbaik dan akan didukung oleh masyarakat,” ujarnya.

Aziz juga berharap kapolri yang baru nanti bisa membawa perubahan pada institusi Polri. Berbagai masalah yang kerap timbul antara anggota masyarakat dan Polri harus diminimalkan.

“Semua hal yang bersentuhan dengan masyarakat langsung harus dibenahi. Polri tidak bisa hanya melakukan tindakan-tindakan besar, sementara yang kecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dilupakan,” katanya.

Diklarifikasi Sementara soal tuduhan memiliki rekening gendut, menurut anggota Komisi III DPR dari PKS Nasir Jamil, hal itu telah diklarifikasi pihak terkait sehingga tidak ada masalah.

“‘Rekening gendut’ itu menurut saya sudah ada lembaga yang punya otoritas memeriksanya. Yang penting rekening gendut bukan dari hasil kejahatan. Saya punya keyakinan rekening milik Budi Gunawan itu sudah diklarifikasi,” ujar politisi PKS itu.

Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, soal rekening gendut tidak signifikan dipersoalkan sebab ada lembaga yang punya otoritas yang telah memeriksanya Dia meminta semua pihak untuk melihat secara jernih calon tunggal kapolri tersebut. Sebelum nama Budi Gunawan masuk ke DPR tentu saja sudah melalui sejumlah tahapan di Komisi Polisi Nasional (Kompolnas).

Dari sisi angkatan di kepolisian, Budi Gunawan yang merupakan alumni 83 akan bersinergi dengan para kepala staf lainnya di jajaran TNI yang juga alumni 83.

“Kita harapkan nantinya yang menjadi wakil kapolri adalah alumni Akpol 84. Sehingga ke depan jenjang karir yang merujuk kepada angkatan secara otomatis berlaku,” tambahnya.

Dia menambahkan, Budi Gunawan juga sudah menjalani tugas di banyak fungsi fungsi kepolisian. Pengalaman ini sangat berguna saat yang bersangkutan mengambil kebijakan sebagai orang nomor satu di Polri.

“Diharapkan pengalaman yang komperehensif ini menjadi modal bagi Budi Gunawan untuk melanjutkan reformasi Polri. Saya punya keyakinan bahwa seluruh fraksi akan menyetujui Budi Gunawan menjadi Kapolri,” kata dia. (ant/BJ)

Advertisements