Home Lintas Jateng Supriyadi : Pelantikan Walikota Terpilih di Istana Negara Batal Terwujud

Supriyadi : Pelantikan Walikota Terpilih di Istana Negara Batal Terwujud

773
Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, S.Sos.

 

Semarang, 3/2 (BeritaJateng.net) – Wacana pelantikan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih yang rencananya digelar di Istana Negara Jakarta pada 25 Februari 2016 mendatang akhirnya batal terwujud.

Pemerintah pusat menyatakan bahwa pelantikan pasangan bupati/walikota tetap dilakukan di Ibukota provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Informasi terbaru dari Kemendagri, pelantikan tidak jadi 25 Februari di Istana. Akan tetapi dipercepat pada 15 Februari dan dilaksanakan di provinsi,” ujar Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Semarang, Rabu (3/2).

Ia mengungkapkan, beberapa waktu lalu memang sempat muncul wacana pelantikan kepala daerah terpilih baik gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan serentak di Istana Negara. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat perlu membuat Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur hal tersebut. “Namun ternyata, Pemerintah Pusat akhirnya tidak merubah Undang-Undang,” imbuhnya.

Kendati demikian, lanjut dia, hal tersebut tidak menjadi masalah. Pihaknya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan berkordinasi mempersiapkan pelantikan serta serah terima jabatan dengan Penjabat (Pj) Walikota yang lama.

Selain itu, juga mempersiapkan sidang paripurna untuk memperkenalkan walikota terpilih sehingga dapat langsung bekerja. “Tentunya nanti diharapkan ada percepatan pembangunan. Apa yang disampaikan pasangan terpilih dalam visi misi dapat segera direalisasikan,” sambungnya.

Menurut Supriyadi, hal tersebut merupakan tugas yang tidak ringan. Karena mereka harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terlebih dahulu untuk selanjutnya diaplikasikan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). “Karenanya, harus ada sinkronisasi dengan visi misi walikota terpilih,” tukas politikus PDI Perjuangan itu. (Bj)

Advertisements