Home DPRD Kota Semarang Soal Taksi Bandara Semarang, Ketua Dewan: Itu Langgar Aturan

Soal Taksi Bandara Semarang, Ketua Dewan: Itu Langgar Aturan

311
0
Terminal Baru Bandara Ahmad Yani Semarang Siap Beroperasi 6 Juni 2018

Semarang, 13/6 (BeritaJateng.net) – Pelayanan taksi Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang menjadi sorotan pejabat setempat, lebih-lebih usai ramai di media sosial. Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengatakan, telah terjadi sebuah bentuk praktik monopoli usaha angkutan yang seharusnya tidak terjadi di sana.

Sebagaimana diberitakan, layanan angkutan taksi Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang dikritik oleh para penumpangnya melalui media sosial belum lama ini.

Salah satunya adalah akun Twitter bernama @hallo_dimas yang mengungkap runtut bagaimana dirinya kesulitan mendapatkan layanan taksi bandara. Hingga dihadang oleh orang yang dituliskannya sebagai oknum aparat, diduga dari pihak pengelola taksi bandara saat menumpang layanan taksi luar bandara.

Supriyadi mengatakan, peristiwa tersebut tak seharusnya terjadi. Praktek yang sebagaimana ia sebutkan sudah terindikasi sebagai upaya monopoli usaha itu seharusnya ditiadakan.

“Ya tidak bisa, yang namanya monopoli usaha berdasarkan aturan yang ada seperti itu tidak bisa. Negara kita berdasarkan Pancasila, ekonomi berdasarkan Pancasila juga. Itu melanggar dan kalau bisa diatur,” ujarnya.

Ia mengatakan pengaturan sangatlah diperlukan, lantaran selain mengantisipasi adanya pola monopoli usaha, dalam hal ini yang dirugikan juga masyarakat. “Ada tata tertib, tidak langsung yang dirugikan penumpang. Semua diperbolehkan masuk, asal ada tata tertib bagi yang beroperasi di sana,” sambung pria yang akrab disapa Mas Pri ini.

Disinggung mengenai pernyataan Plt General Manager PT Angkasa Pura Cabang Bandara Ahmad Yani, Indah Preastuty yang dikonfirmasi sebelumnya, Minggu (10/6) siang. Bahwa pihaknya mengizinkan taksi luar bandara masuk menjemput penumpang manakala dari pihak pengelola kekurangan armada, Pri tetap pada pendiriannya.

“Ya tetap tidak bisa seperti itu. Itu namanya pembatasan, ya ditertibkan lah. Misalkan lima pengelola bandara, satu dari luar,” tegasnya.

Mas Pri kemudian mengatakan, perlunya antisipasi lebih dari Bandara agar masyarakat tak kembali dirugikan. Dalam hal ini adalah selalu menjaga ketersediaan angkutan dari dalam bandara. Mengingat lonjakan penumpang yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, terutama selama musim mudik Lebaran ini. Atau bagi mereka yang mendarat mendekati jam-jam tengah malam.

“Sedianya Angkasa Pura menyediakan angkutan-angkutan cadangan. Jangan sampai armada habis, penumpang terlantarkan. Apalagi ini musim mudik. Tentunya seperti BRT (Bus Rapid Transit) harus dipersiapkan standby sampai malam menyesuaikan jadwal penerbangan. Pada akhirnya, penumpang bebas memilih angkutan yang mereka inginkan,” tandasnya.

Terpisah, Communication Officer PT Angkasa Pura I, Hidya Putri, mengatakan, pengelolaan taksi di Bandara Ahmad Yani Semarang bukan wewenang PT Angkasa Pura I. Melainkan dikelola Koperasi TNI AD. ”Kami (PT Angkasa Pura I) hanya sebatas memantau sejauh mana melayani para penumpang pesawat yang turun dalam memakai jasa taksi bandara. Sedangkan pengelolaan sepenuhnya kewenangan Lanumad TNI AD,” terang Hidya.

Dijelaskannya, lahan Bandara Ahmad Yani Semarang sedianya adalah milik instalasi militer, sedangkan PT Angkasa Pura hanya menyewa lahan sesuai perjanjian.

PT Angkasa Pura I, lanjut Hidya, tidak memiliki hak pengelolaan taksi di Bandara Ahmad Yani Semarang. Selama ini, lanjutnya, pengelolaannya oleh Koperasi Primkopad S-16. Hal tersebut sama seperti pengelolaan di Bandara Balikpapan dan Bandara Adisucipto Jogjakarta, serta sejumlah bandara yang masih terintegrasi dengan lahan milik militer.

Meski begitu, apabila ada komplain pelayanan dari masyarakat pengguna jasa taksi, pihaknya akan menerimanya. ”Nanti kami buatkan laporan untuk disampaikan ke pihak Primkopad S-16,” cetusnya. (El)