Home News Update Soal Seragam PNS, Ganjar Minta Dispensasi Presiden RI

Soal Seragam PNS, Ganjar Minta Dispensasi Presiden RI

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

SEMARANG, 12/2 (BeritaJateng.net) – Tentang adanya pemberlakuan seragam hitam-putih bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap hari Rabu, berdasarkan Peraturan Mendagri No 6 tahun 2016, tentang setiap PNS diwajibkan menggunakan seragam hitam-putih per hari Rabu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah meminta dispensasi untuk Jawa Tengah tidak menggunakan seragam tersebut. Dispensasi tersebut, diminta Gubernur Jateng kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk Jawa Tengah tetap menggunakan batik dan lurik sebagai seragam PNS.

Selain itu, Ganjar juga meminta dispensasi kepada Kemendagri, untuk memperbolehkan Jawa Tengah, PNS tetap memakai seragam seperti yang sudah dilakukan. Untuk hari Senin berseragam Kheki, hari Selasa Lurik, dan Hari Rabu hingga hari Jumat menggunakan seragam Batik. Khusus setiap tanggal 15, menggunakan pakaian adat Jawa Tengah.

“Terkait dengan seragam PNS tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tetap akan bersikukuh untuk meminta dispensasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bahwa Jawa Tengah tidak akan menggunakan seragam sebagaimana peraturan Mendagri tentang pakaian Seragam PNS. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah juga telah meminta dispensasi kepada Presiden RI, Jokowi, secara lisan meminta untuk Jawa Tengah tetap memakai seragam batik dan lurik. Presiden RI, Jokowi pun mempersilahkan hal tersebut “baik, silahkan dilanjut,” ujar Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melalui Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sinoeng Noegroho Rachmadi, Jumat (12/02/2016).

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah kepada Presiden RI, setelah adanya surat edaran Mendagri terkait seragam tersebut.

Disisi lain, Ganjar tetap akan menyelamatkan kalangan usaha mikro kecil, dengan tetap memakaikan seragam batik dan lurik kepada PNS di Jawa Tengah.

“Dengan begitu, ujar beliau, kalangan usaha mikro kecil dapat terselamatkan dengan penghasilan batik dan lurik yang dibeli PNS. Jadi intinya hanya membela rakyat kecil,” katanya.

Adanya gagasan yang menyatakan bilamana ada Kepala Daerah yang tidak mematuhi peraturan tersebut, melalui biro hukum Kemendagri akan “disekolahkan”. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah menyatakan akan  berangkat paling awal, bilamana memang hal tersebut dapat membuat kinerja PNS lebih baik.

“Bila itu memang benar-benar dapat membuat kinerjanya lebih baik dan hal itu memang benar adanya, apalagi membuat rakyat kecil sejahtera, saya akan datang paling awal,” pungkasnya. (Mg1)