Home Nasional Soal Seragam, Mendagri : Diseragamkan Atau Tidak, Tidak Masalah

Soal Seragam, Mendagri : Diseragamkan Atau Tidak, Tidak Masalah

557

SEMARANG, 01/03 (Berita Jateng.net) – Terkait pemberlakuan seragam hitam-putih bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap hari Rabu, berdasarkan Peraturan Mendagri No 6 tahun 2016, tentang setiap PNS diwajibkan menggunakan seragam hitam-putih per hari Rabu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa kebijakkan tersebut hanyalah untuk memberikan peluang bagi setiap daerah.

“Soal seragam, jadi prinsipnya kami sudah memberikan peluang, Sabtu, Jumat, Kamis itu menggunakan pakaian khas daerah, yang membeli dari kerajinan daerah. Masih ada hari Rabu, di hari Rabu boleh pakai putih, kalau mau diambil pakai batik atau lurik atau tenun atau ikat, tidak ada masalah. Pokoknya, ada Rabu, Kamis, Jumat, kalau sabtu tidak libur. Untuk hijau, hanya untuk acara-acara tertentu, kalau semua pegawai pakai hijau, malah dikira nanti tentara. Jadi apapun ada seragamnya, soal harinya diselang seling, misalnya Pak Ganjar mau Rabu, Kamis, Jumat pakai Batik, silahkan tidak ada masalah,” jelas Tjahjo Kumolo, Selasa (01/03/2016), usai mengikuti acara peringatan HUT Pemadam Kebakaran (Damkar) Ke-97, di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang, Selasa (01/03/2016).

Untuk penggunaan seragam hitam-putih bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sejumlah daerah, pihaknya menyatakan tidak ada masalah bilamana ada seragam khusus yang digunakan daerah tersebut. Namun pihaknya menyarankan, seragam khusus tersebut membelinya di masyarakat.

“Kalau hitam putih tidak ataupun mau diseragamkan disetiap provinsi maupun Kabupaten/Kota, terserah saja, tidak ada masalah. Jadi kami tidak mewajibkannya, asal seragam. Yang penting belinya di masyarakat ya, jangan malah beli di industri (usaha) yang besar, jadi bisa menggerakkan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

Menanggapi pernyataan Kemendagri tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerangkan bahwa kebijakan seragam tersebut hanya memberi ruang bagi setiap daerah untuk dapat menggunakan seragam hitam-putih.

“Pak Mendagri itu membuka ruang bebas, bukan memprotes, cuman kemarin kan menterjemahkannya kan agak ramai. Setelah saya ngomong Pak Mendagri, bilangnya boleh. Malah tadi mendorong kan, membeli di Usaha Kecil Menengah (UKM). Sudah sama sebenarnya, untuk hitam putih itu seperti memberi ruang, kalau bisa, kalau memang kemudian daerah sudah mempunyai kekhususan, tidak apa-apa. Jadi tidak jadi soal buat kita,” terang Ganjar. (MG1)