Home Hukum dan Kriminal Soal Mutasi, Ombudsman Minta Jangan Diskriminatif

Soal Mutasi, Ombudsman Minta Jangan Diskriminatif

Ombudsman saat sidak di SMAN 3 Semarang
Ombudsman saat sidak di SMAN 3 Semarang
Ombudsman saat sidak di SMAN 3 Semarang

Semarang, 13/2 (BeritaJateng.net) – Ombudsman RI (ORI) Pewakilan Jawa Tengah melakukan sidak ke SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Semarang. Hal ini dilakukan untuk menelusuri data sekaligus memastikan ada tidaknya penyalahgunaan wewenang serta indikasi pungli dalam mutasi siswa sekolah swasta ke sekolah negeri.

Dalam kunjungannya ke SMAN 3 Semarang, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Achmad Zaid menyebutkan, ada perpindahan siswa sekolah swasta ke sekolah negeri yang menjadi favorit di Semarang. Mekanisme pindah sekolah tersebut memang tidak dilarang dan diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2013 dan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik.

“Peraturan wali kota itu ada dan sudah dipahami dengan baik dari masing-masing sekolah, hanya saja tidak tersosialisasikan dengan baik. Ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan itu menciderai rasa keadilan masyarakat,” katanya.

Setelah berbincang dengan Kepala SMA 3 Semarang Bambang Nianto Mulyo, akhirnya diketahui berapa jumlah siswa yang mutasi beserta alasannya. Bambang mengakui, perpindahan tersebut karena alasan khusus.

“Memang ada satu siswa pindahan SMA Ksatrian 2 pada semester II ini, itupun pertimbangannya karena dia putra guru Bahasa Inggris yang mengajar lama di sini. Kami mempertimbangkan jasa beliau,” kata Bambang.

Menurutnya, meskipun Diskriminatif tapi pihaknya mengambil langkah tersebut atas pertimbangan pengabdian guru Bahasa Inggris yang telah mengabdi selama 30 tahun.

Ia menegaskan, alasan lain menerima siswa tersebut ialah karena kuota saat penjurusan, ilmu sosial hanya diminati kurang dari 20 siswa, sehingga banyak kelas kosong. “Setelah Penerimaan Peserta Didik Baru dalam penjurusan hampir semua siswa memilih penjurusan Ilmu Alam, sedangkan yang memilih Ilmu Sosial hanya 16 orang, kemudian kami ranking lagi dan akhirnya didapat 31 siswa dan 33 siswa untuk dua kelas,” imbuhnya.

Kuota maksimal siswa dalam satu kelas adalah 36 siswa, karena Ilmu Sosial masih ada bangku yang kosong sehingga hal ini jadi celah untuk memasukkan salah satu putra guru di SMA tersebut.

Bambang berdalih cara yang dilakukan tidaklah melanggar Perwal yang berlaku, sehingga tidak mempermasalahkan mutasi siswa sekolah swasta ke negeri maupun sebaliknya.

Sementara itu, Kepala SMA 5 Semarang, Titik Priyatiningsih mengakui pihaknya menerima tiga siswa pindahan dari sekolah swasta yakni dari SMA Institut Indonesia, SMA Ksatrian 1 dan SMA Ksatrian 2 Semarang.

“Sepanjang memenuhi syarat yang sudah diatur ya kami mengakomodir, membantu masyarakat untuk mendapat akses pendidikan,” kata Titik.

Sementara itu Kepala Ombudsman RI wilayah Jateng menjelaskan memang beberapa aspek tidak melanggar perwal, namun menurutnya hal itu tidak memenuhi asas kepatutan dan mencederai keadilan.

“Kalau memang sah menurut perwal, tapi hal semacam itu hanya tertutup aksesnya, mana ada anak tukang becak, anak wartawan atau anak orang biasa bisa pindah dari swasta ke negeri, kalau memang itu perwal, harusnya aksesnya dibuka secara umum, bukan hanya gara-gara anak guru,” jelasnya. (BJ05)

Advertisements