Home Lintas Jateng SMPN 16 Bakal Direlokasi, Imbas Pembangunan Tol Semarang – Batang

SMPN 16 Bakal Direlokasi, Imbas Pembangunan Tol Semarang – Batang

images-13

Semarang, 19/10 (BeritaJateng.net) – Hasil dari analisa dampak pembangunan tol Semarang hingga Batang terhadap lingkungan buruk, maka instansi yang berada di sekitar tol akan dilakukan relokasi. Seperti halnya SMP N 16 Kota Semarang.

Setelah dilakukan pengukuran, sebagian lahan dan bangunan SMP N 16 Semarang yang berada di Kelurahan Ngaliyan terkena dampak dari pembangunan tol tersebut.

Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Wahid Nurmiyanto, sangat memungkinkan keberadaan sekolah tersebut akan dilakukan relokasi.

“Analisi dampak pembangunan tentu pasti dilakukan. Kalau nanti kajian analisa itu menunjukkan tol mengganggu sekolah maka alternatifnya bisa dipindah. Namun kita berharap jangan jauh dari situ, karena ini merupakan fasilitas yang dimanfaatkan oleh masyrakat sekitar,” kata Wahid, Senin (19/10).

Meski hanya sebagian yang terkena pembangun, namun dampak yang ditimbulkan terhadap pembelajaran di sekolah tersebut pasti ada. Keberadaan sekolah yang berada persis di pinggir jalan tol dikhawatirkan mengganggu pembelajaran.

“SMP 16 satu-satunya sekolah menengah yang ada di kecamatan Ngaliyan dan melayani warga sekitar Ngaliyan, sebagian Purwoyoso sebagian Beringin. Kalau itu lokasinya dipindah dan jauh dari lokasi masyarakat yang memerlukan, tentunya pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan terganggu,” katanya.

Terkait dengan pembanguann jalan tol sudah beberapa kali diadakan sosialisasi dan pengukuran. Hari ini terakhir dilakukan pengukuran. Artinya, kegiatan ini memiliki kepastian 100 persen untuk bisa dilaksanakan tahapannya sampai dengan pembangunan pelaksanaan jalan tol.

“Lahan-lahan yang akan dibebaskan, harus disesuaikan dengan luasan masing-masing kepemilikian. Baik itu warga maupun institusi yang terkena pembangunan tol harus sesuai dengan dokumen yang berkekuatan hukum. Artinya, jangan sampai ada tumpang tindih terhadap tafsir terkait putuan kepastian kepemilikan lahan itu,” tuturnya.

Seperti halnya, SMP N 16 Semarang, status batas tanahnya sebenarnya juga harus disesuaikan dengan kondisi riilnya. Seperti diketahui, batas tanah SMP N 16 sampai dengan sungai yang berada di belakang sekolah, yang saat ini digunakan untuk jalan.

“Terkait dengan itu, maka ini harus menjadi perhatian dari pemerintah. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Bahkan bisa muncul status kepemilikan misalnya sertifikat atas nama HM HGB, atau tumpang tindih. Oleh karenannya ini akan sangat penting berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tuturnya.

Dikatakannya, Komisi C telah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait dengan informasi dan regulasi maupun mekanisme rencana pembangunan jalana tol itu sendiri. Terkait dengan potensi munculnya makelar dan mafia tanah, pihaknya telah melakukan antisipasi.

“Kesempatan (mafia tanah,Red.) sudah semakin kecil karena semua lahan yang akan dilewati tol ini sudah di sampaikan lewat Pemkot ke badan pertanahan. Sehingga badan pertanahan akan membuat peta sertifikat sehingga tidak bisa di oper maupun di jual belikan,” tuturnya. (Bj)