Home News Update SK Tunjangan Perumahan DPRD Kudus Minta Ditunda

SK Tunjangan Perumahan DPRD Kudus Minta Ditunda

image
Ilustrasi

Kudus, 8/1 (Beritajateng.net) – Konsorsium Masyarakat untuk Kudus Bersih (KMKB) meminta Bupati Musthofa menunda penerbitan surat keputusan tentang pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD setempat karena kenaikan tunjangannya dinilai tidak memenuhi asas kepatutan.

“Kami menilai kenaikan tunjangan perumahan untuk unsur pimpinan dan anggota DPRD ini terlalu besar dan tidak patut jika dikomparasikan dengan hasil survei sewa rumah yang standar untuk pimpinan dan anggota dewan,” kata Ketua KMKB Sururi Mujib di Kudus, Jawa Tengah, Kamis.

Ia mengakui, mengirimkan surat kepada bupati tertanggal 8 Januari 2015 yang isinya meminta Bupati Kudus Musthofa menunda menerbitkan SK tentang pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kudus tahun anggaran 2015 selama tidak ada revisi besaran tunjangan yang akan diberikan dan disesuaikan dengan asas kepatutan.

Jika ada kenaikan tunjangan perumahan pada tahun ini, kata dia, seharusnya tidak terlalu tinggi, misalnya naik antara 5–15 persen.

Ia menilai, selama ini belum ada keseimbangan antara hak yang diterima pimpinan dan anggota DPRD dengan kewajibannya yang harus dilaksanakan.

“Tuntuntannya selama ini justru hak-haknya, sedangkan kewajibannya nyaris kurang diperhatikan,” ujarnya.

Kewajiban yang dimaksud, yakni tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah dan pengawasan pada program kegiatan di masing-masing SKPD.

Untuk menghemat anggaran pemerintah daerah, kata dia, KMKB diminta merehab rumah dinas pimpinan DPRD Kudus karena saat ini sudah ada rumah dinas tersebut.

“Jika rumah dinas tersebut belum sesuai standar atau kualifikasi dari aspek bangunan atau luasannya, maka bisa direhab agar sesuai kriteria dan ketentuan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bisa merintis pembangunan kompleks perumahan bagi anggota DPRD secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Hal itu, lanjut dia, tentunya memudahkan komunikasi dan koordinasi antara pimpinan dan sesama anggota DPRD, demikian halnya masyarakat juga lebih mudah dalam mengawasinya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, hasil survei oleh tim independen untuk menghitung angka tunjangan perumahan bagi anggota dewan untuk ketua dewan mencapai Rp13 juta, wakil ketua Rp9,4 juta, dan anggota dewan masing-masing sebesar Rp8 juta.

Hanya saja, dalam APBD 2015 ditetapkan tunjangan untuk anggota sebesar Rp8 juta, wakil ketua dewan Rp8 juta dan ketua dewan Rp10 juta.

Sementara tunjangan perumahan tahun sebelumnya, untuk ketua.(ant/bj02)