Home DPRD Kota Semarang Siswa Miskin di Sekolah Swasta Semarang Bakal Digratiskan Biaya Pendidikan

Siswa Miskin di Sekolah Swasta Semarang Bakal Digratiskan Biaya Pendidikan

150
0
Walikota Semarang saat mengunjungi salah satu SMP di Kota Semarang.
           SEMARANG, 6/11 (BeritaJateng.net) – Setelah meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) 1 November 2017 lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang 2018 mendatang bakal membantu operasional biaya pendidikan gratis bagi warga miskin di Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Kota Semarang. Tentu, ini menjadi kabar yang cukup menggembirakan.
           Selain itu juga disediakan beasiswa bagi semua siswa miskin di Kota Semarang. Beasiswa ini juga berlaku bagi siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), termasuk Madrasah Aliyah (MA). Sebab, beasiswa ini diharapkan memback up semua warga miskin di Kota Semarang agar tidak putus sekolah.
           Usulan program bantuan pendidikan gratis SD-SMP swasta dan beasiswa siswa miskin tersebut telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Senin (6/11). “Pemerintah Kota Semarang berniat untuk menggratiskan siswa miskin SD maupun SMP negeri, termasuk swasta. Bahkan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan mendapatkan fasilitas beasiswa bagi siswa miskin,” ungkap Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi.
           Hal itu merupakan salah satu usulan yang disampaikan dalam Paripurna tersebut. Rapat Paripurna kali ini terkait mendengarkan Nota Keuangan Wali Kota Semarang untuk APBD Murni 2018. “APBD di Kota Semarang 2018 ini sebanyak Rp 4,8 triliun. PAD Kota Semarang juga mengalami peningkatan secara signifikan. Tentunya kami mengapresiasi,” katanya.
            Supriyadi menyatakan bahwa pihaknya segera membahas APBD Kota Semarang 2018 tersebut. Tahap selanjutnya akan segera dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) untuk menentukan pagu anggaran belanja, pendapatan, pembiayaan, maupun belanja hibah-bansos. “Setelah itu, kami membahas di komisi-komisi terkait teknis masing-masing mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penetapan Anggaran Murni 2018, setelah itu dibanggarkan kedua dan diparipurnakan untuk disahkan,” terangnya.
            Tahap selanjutnya, kata Supriyadi, segera disampaikan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk dikoreksi dan dievaluasi. “Kurang lebih satu minggu kemudian, kembali diserahkan apakah ada revisi dari gubernur atau tidak. Apabila telah disetujui, selanjutnya dibuatkan Peraturan Wali Kota (Perwal) agar segera ditindaklanjuti oleh OPD masing-masing. Targetnya, Januari harus sudah terealisasi. Kami berharap Desember sudah ada persiapan lelang, terutama untuk kegiatan yang nilainya besar. Karena memerlukan persiapan lelang yang sangat panjang,” ujarnya.
             Supriyadi tidak mau pelaksanan kegiatan di Kota Semarang molor seperti halnya terjadi di 2017. “Saya kira kalau persiapannya matang sejak Desember ini tentunya awal Januari 2018 sudah bisa dilakukan realisasi kegiatan di Kota Semarang. Pengesahan sendiri targetnya akhir November sudah selesai. Desember sudah muncul Perwal. Januari, semua kegiatan yang diusulkan di APBD sudah bisa terlaksana,” katanya.
             Mengenai usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Semarang, Supriyadi menilai tidak ada hal yang patut dicurigai. “Saya kira semuanya masih wajar-wajar saja. Memang belanja infrastruktur cukup banyak, tapi masih wajar. Termasuk ada penganggaran layanan kesehatan gratis melalui program UHC dan pendidikan gratis tersebut,” bebernya.
            Lebih lanjut, kata Supriyadi, sebetulnya pengelolaan SMA berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jateng. Tetapi Pemkot Semarang membantu untuk beasiswa miskin bagi siswa SMA di Kota Semarang. “Jangan sampai melihat ada warga miskin tidak bisa sekolah. Semua warga di Kota Semarang berhak mendapatkan fasilitas gratis itu selama memenuhi syarat, baik untuk kesehatan gratis maupun pendidikan gratis. Anggaran kesehatan gratis di angka Rp 75 miliar. Tentunya kalau nanti masih kurang bisa dianggarkan di anggaran perubahan,” terangnya.
            Sedangkan untuk infrastruktur, lanjut Supriyadi, untuk penanganan beberapa normalisasi sungai. Di antaranya adalah normalisasi Sungai Bringin, Sungai Sringin dan Kali Babon. “Ini sebagai upaya penanganan rob dan banjir,” imbuhnya.
             Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin mengatakan, untuk SD hingga SMP Negeri di Kota Semarang, yakni program sekolah 9 tahun sudah gratis sejak dahulu. “Hanya saja problemnya saat ini masih ada sebagian anak-anak kita di sekolah swasta yang orang tuanya belum mampu. Kalau di sekolah negeri tidak ada yang bayar dari dulu. Nah, pemkot memberikan anggaran untuk pendamping operasional sekolah swasta untuk membantu siswa sekolah miskin. Prinsipnya siswa miskin di Kota Semarang jangan sampai putus sekolah karena tidak mampu membayar,” terangnya.
             Nantinya, kata Bunyamin, penerima bantuan operasional ini adalah sekolah swasta yang memiliki siswa miskin tersebut. “Ini seperti dana BOS dari pusat. Selain memberikan operasional, juga disediakan beasiswa bagi warga miskin. Ini menjadi perhatian Pemkot Semarang terhadap problematika mengenai bagaimana solusi terhadap siswa miskin di sekolah swasta? Nah, tahun ini dianggarkan supaya warga miskin di sekolah swasta di Kota Semarang biar tidak terbebani. Arah pemikirannya seperti itu,” terangnya.
               Sedangkan untuk siswa SMA-SMK diberikan bantuan beasiswa miskin. Masing-masing per anak per tahun Rp 1,2 juta.  “Untuk beasiswa ini juga diperuntukkan untuk siswa miskin di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), termasuk Madrasah Aliyah (MA). Beasiswa ini diperuntukkan bagi semua warga miskin di Kota Semarang. Pemerintah kan berkewajiban agar tidak ada warga miskin di Kota Semarang putus sekolah,” tandasnya. (Bj/El)