Home Hukum dan Kriminal Sistem ULP Pemkot Jadi Lahan Basah Korupsi Di Pemkot Semarang

Sistem ULP Pemkot Jadi Lahan Basah Korupsi Di Pemkot Semarang

Bukti hasil lelang, PT Harmony International Technology bukan penawar terendah meski memenangkan lelang pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul.
Bukti hasil lelang, PT Harmony International Technology bukan penawar terendah meski memenangkan lelang pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul.
Bukti hasil lelang, PT Harmony International Technology bukan penawar terendah meski memenangkan lelang pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul.

Semarang, 29/5 (BeritaJateng.net) – Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Semarang yang tak maksimal dan cenderung lemah, dinilai menjadi penyebab banyaknya persoalan pekerjaan pembangunan yang berujung pada kasus hukum. Beberapa pihak berharap, ada pembenahan di ULP Pemkot Semarang agar pekerjaan pembangunan bisa maksimal.

Pengamat pemerintahan Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan, diduga ada praktik yang tak sehat dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di bawah kendali ULP Pemkot Semarang.

“Saya sudah pernah menyampaikan kepada Wali Kota Semarang agar ada pembenahan dalam ULP. Tapi sampai saat ini belum ada perbaikan dalam hal SDM. Selama ini, sistem lelang on line hanya kedok bukan solusi. Saya sendiri kerap jadi korban permainan oknum di sana,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menegaskan, selama ini jajarannya, khususnya di ULP sudah bekerja sesuai ketentuan.

“Penawaran lelang dalam LPSE, juga sudah dimenangkan sesuai penawaran. Jika ada dugaan kecurangan saat lelang, kan penawar lain juga diberi kesempatan untuk menyanggah. Jadi sebenarnya tak ada masalah,” jelasnya.

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang membantah dugaan pembangunan yang menyalahi aturan pada kolam retensi Muktiharjo Kidul.

“Pembangunan itu sudah sesuai Perda No.14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031,” ungkap Sekretaris Bappeda Kota Semarang, Purnomo Dwi Sasongko.

Menurut Purnomo, Perda RTRW dibuat dengan skala 1 : 25.000, lebih besar daripada detail engineering design (DED) kolam retensi Muktiharjo Kidul yang dibuat dengan skala 1 : 1.000 atau bahkan 1 : 500. Karena itu, dalam DED tidak kelihatan karena terlalu kecil, kalau lokasi kolam retensi Muktiharjo Kidul sebenarnya sesuai dengan RTRW.  “Kalau soal status tanah saya tidak tahu,” katanya.

Seperti yang telah di wartakan, Kepala Dinas PSDA-ESDM Nugroho Joko Purwanto ditetapkan sebagai tesangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Penetapan ini atas dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan kolam retensi Muktiharjo Kidul yang saat ini kondisinya terbengkalai.

Kontraktor pekerjaan proyek ini adalah PT Harmony International Technology yang beralamat di Jalan Kumudasmoro Tengah Raya No 17 Lantai 2, Kota Semarang. Nilai kontraknya sebesar Rp 33,722 miliar dari pagu Rp 34,900 miliar yang bersumber dari APBD 2014. (Bj05)